Saluran - Saluran Islamisasi di Indonesia

Saluran - Saluran Islamisasi di Indonesia

Islam yang kini menjadi mayoritas agama yang dianut penduduk Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penyebarannya. Kapan masuknya Islam pertama kali ke Indonesia masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke 7 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke 13. Yang jelas Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan yang dilakukan para pedagang Arab, India, dan Cina. Dari perdagangan tersebut orang – orang Islam kemudian melakukan pengislaman melalui berbagai saluran. Saluran - saluran masuknya Islam ke Nusantara diantaranya :

Saluran Perdagangan
Perdagangan adalah saluran paling awal masuknya pengaruh agama Islam di Nusantara. Perdagangan kaum muslim dengan Nusantara diperkirakan terjadi pada abad ke 7 hingga abad ke 16 yang dilakukan oleh pedagang muslim dari Arab, India, Persia dan Cina. Pedagang muslim tersebut kemudian melakukan interaksi dengan pribumi terutama di wilayah pesisir. Dari interaksi inilah kemudian orang – orang muslim menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu orang – orang yang pertama kali memeluk Islam di Nusantara adalah orang – orang pesisir di sekitar pelabuhan atau bandar.

Saluran Perkawinan
Secara ekonomi para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari pada penduduk pribumi. Sehingga penduduk pribumi terutama puteri berdarah bangsawan tertarik untuk menikahi saudagar – saudagar tersebut. Sebelum melakukan perkawinan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Praktis keturunan mereka akan beragama Islam dan itu berarti semakin banyak pemeluk agama Islam hingga terbentuk kampung dan bahkan kerajaan Islam.

Saluran Tasawuf
Tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari ajaran ke-Tuhanan dengan menggunakan pendekatan mistis. Pengajar – pengajar tasawuf mengajarkan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dalam hal ini orang – orang Islam lah yang memiliki ilmu tasawuf  yang mahir akan kekuatan magis dan kekuatan untuk menyembuhkan. Dalam perkembangannya mereka membaur dengan masyarakat dengan menjadi orang – orang pintar, orang kepercayaan, tabib dan sebagainya sehingga tak heran mereka dipandang memiliki status sosial yang tinggi dan memiliki pengikut.

Dengan tasawuf, “bentuk” Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi memiliki kesamaan dengan kepercayaan Hindu dan Buddha yang sebelumnya dianut oleh pribumi sehingga agama baru (Islam) dapat dimengerti dan diterima dengan baik.

Saluran Pendidikan
Islamisasi dilakukan oleh kaum muslim melalui pondok maupun pesantren yang diselenggarakan oleh guru agama yang disebut kyai atau ulama. Di pesantren atau pondok tersebut, para murid mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pondok masing – masing dari mereka melakukan dakwah untuk memperluas pengaruh agama Islam.

Saluran Kesenian
Saluran kesenian banyak digunakan oleh para wali yaitu dengan menyisipkan nilai – nilai keislaman pada kesenian – kesenian seperti pada wayang, seni bangunan, tembang dan lain – lain. Sunan Kalijaga adalah wali yang dianggap paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau memiliki keahlian berwayang yang mampu menarik banyak penonton. Sebelum menikmati acara wayang, Sunan Kalijaga meminta agar penontonnya mengucapkan kalimat syahadat. Cerita wayang yang dibawakan Sunan Kalijaga masih menggunakan alur pada kisah Mahabarata dan Ramayana namun didalamnya disisipkan ajaran keislaman. Kesenian lain yang digunakan untuk mengislamkan diantaranya seni bangunan seperti pada Masjid Menara Kudus, Tembang yang dibawakan Sunan Bonang dan lain – lain.

Saluran Politik
Dengan pengaruh raja, Islam dapat menyebar lebih cepat. Seperti yang terjadi di luar Jawa seperti di Maluku, islamisasi dipengaruhi oleh raja mereka. Dengan raja memeluk Islam, maka rakyatnya pun juga secara otomatis memeluk Islam. Kemenangan kerajaan Islam yang mengalahkan kerajaan non Islam juga banyak menarik orang – orang non Islam untuk masuk ke ajaran agama Islam.
Politik Pintu Terbuka

Politik Pintu Terbuka


Sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah Belanda dengan model imperialisme kuno (ancient imperialism), dimana wilayah jajahan dikeruk kekayaannya saja. Setelah tahun 1870 pemerintah Belanda menerapkan imperialisme modern (modern imperialism). Hal tersebut diwujudkan dengan diterapkannya opendeur politiek, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal – modal swasta asing. Pelaksanaan pintu terbuka ini diwujudkan dalam diterapkannya politik ekonomi liberal di Hindia Belanda.

Politikus liberal Belanda tidak setuju dengan tanam paksa yang selama ini diterapkan. Mereka menginginkan adanya bantuan terhadap tanah Jawa sekaligus mengambil keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta. Setelah Sistem Tanam Paksa mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, barulah pada akhir 1870 sistem tanam paksa dihapuskan, meskipun tanam paksa untuk tanaman kopi di luar Jawa masih berlangsung hingga 1915. Sebagai gantinya pemerintah Belanda menerapkan Undang – Undang Agraria 1870. Dengan berlakunya UU Agraria, Belanda menerapkan pintu terbuka terhadap Hindia Belanda kala itu.
Politik ekonomi liberal Belanda dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya :
  1. Pelaksanaan tanam paksa memberikan keuntungan besar bagi Belanda, namun memberikan dampak penderitaan bagi pribumi.
  2. Berkembangnya faham liberal di Eropa.
  3. Kemenangan Partai Liberal pada Parlemen Belanda yang mendesak pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan sistem liberal di Hindia Belanda. Tujuannya yaitu agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat ikut serta menanamkan modalnya di Hindia Belanda.
  4. Adanya Traktat Sumatera 1871 yang memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas wilayahnya hingga ke Aceh.
UU Agraria 1870
Diterapkannya Politik Pintu Terbuka tidak terlepas dari adanya Undang – Undang Agraria Tahun 1870. UU Agraria 1870 mendorong terlaksananya politik pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi pemodal swasata untuk menanamkan modal. Kebebasan dan keamanan para pengusaha terjamin. Pemerintah kolonial memberi kebebasan pemodal untuk menyewa tanah, bukan membelinya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh kepada tangan asing.

Undang – Undang Gula (Suiker Wet)
Selain mengeluarkan UU Agraria 1870, pemerintah Belanda juga mengeluarkan Undang – Undang Gula (Suiker Wet) tahun 1870. Tujuan dari UU Gula ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha perkebunan gula. Isi dari UU Gula diantaranya :
  1. Perusahaan - perusahaan gula milik pemerintah dihapus secara bertahap, dan
  2. Pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta.
Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal
Sejak dikeluarkannya UU Agraria 1870, itu berarti dilaksanakan pula Politik Ekonomi Liberal oleh pemerintah Belanda. ini berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan diantaranya :
  1. Sumber bahan mentah atau bahan industri di Eropa.
  2. Sumber tenaga kerja yang murah.
  3. Sebagai tempat pemasaran barang – barang produksi Eropa.
  4. Menjadi tempat pemodal asing.
Dengan adanya UU Agraria dan UU Gula menjadikan Indonesia sebagai wilayah penanaman modal bagi swasta asing baik di perkebunan maupun pertambangan. Berikut ini adalah beberapa perkebunan asing yang muncul setelah keluarnya UU Agraria.
  1. Perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara.
  2. Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
  3. Perkebunan kina di Jawa Barat.
  4. Perkebunan karet di Sumatera Timur.
  5. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.
  6. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Dengan adanya politik pintu terbuka, diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, rakyat justru semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber – sumber pertanian maupun tenaga kerja semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara. Seiring berjalannya waktu, Belanda melaksanakan Pax Netherlandica yaitu usaha pembuatan negeri jajahan Belanda di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa barat lainnya. Terlebih setelah dibukanya terusan Suez yang memberikan akses lebih cepat kepada bangsa Eropa ke Asia.

Dampak Penerapan Politik Pintu Terbuka
  1. Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.
  2. Hasil perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda.
  3. Belanda menjadi pusat perdagangan hasil – hasil dari tanah jajahan.
Bagi Indonesia
  1. Kesejahteraan pribumi semakin menurun.
  2. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 menyebabkan harga kopi dan gula jatuh yang berakibat sangat buruk bagi pribumi.
  3. Menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa semakin meningkat pesat.
  4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat dikarenakan persaingan dengan barang – barang impor.
  5. Dengan adanya angkutan dan kereta api menyebabkan penghasilan pengangkut gerobak menjadi merosot.
  6. Rakyat semakin menderita setelah kerja rodi diterapkan dan adanya hukuman berat bagi orang – orang yang melanggar peraturan Poenale Sanctie.
Pemberontakan Trunojoyo

Pemberontakan Trunojoyo

Setelah Sultan Agung wafat, ia digantikan oleh putranya yang bergelar Suhunan Amangkurat I. Raja baru Mataram ini terlihat lemah dan tidak memiliki kemampuan seperti sang ayah, Sultan Agung Hanyakrakusuma. Gejala ini ditandai dengan tindakan yang keliru yaitu diadakannya perjanjian dengan VOC yang isinya VOC diberi izin dan diperbolehkan berdagang di semua bandar wilayah Mataram.

Sekitar tahun 1674 di Madura terdapat seorang bangsawan bernama Raden Trenggono yang memberontak terhadap pemerintahan Amangkurat I dan II Kerajaan Mataram. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan atas pemerintahan Amangkurat I dan II yang keras dan bekerjasama dengan VOC. Hal tersebut menimbulkan keresahan pada kerabat istana dan para ulama. Pertentangan hebat terjadi antara para ulama dan Amangkurat I yang menyebabkan penangkapan terhadap para ulama dan santri yang kemudian dihukum mati.

Latar Belakang Perlawanan Trunojoyo
Perlawanan Trunojoyo terjadi pada tahun 1674 – 1679. Saat itu Kerajaan Mataram diperintah oleh Amangkurat I, pengganti Sultan Agung. Amangkurat I dan II memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Sultan Agung, sifat – sifat Amangkurat I yaitu :
  • Kejam dan sewenang – wenang terhadap rakyat selama memerintah Mataram
  • Kedekatan pemerintah Mataram dengan VOC
Pemberontakan Trunojoyo diawali oleh penculikan Cakraningrat II (penguasa Madura Barat) yang kemudian diasingkan ke Lodaya, Kediri. Pada tahun 1674 Trunojoyo berhasil merebut Madura dan memproklamirkan diri sebagai raja di Madura Barat dan merasa wilayahnya sejajar dengan Mataram. Pemberontakan ini diperkirakan mendapat dukungan dari Cakraningrat karena diketahui Cakraningrat II dianggap telah mengabaikan pemerintah Mataram.

Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian bekerjasama dengan Karaeng Galesong dan Mantemarano, kelompok pelarian dari Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang dikalahkan VOC. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang tidak menyukai pemerintahan Mataram dibawah kepeimpinan Amangkurat I.

Kemenangan Trunojoyo
Dengan bantuan pasukan Madura, Makassar dan Surabaya, Trunojoyo mampu menguasai Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Setelah memenangkan sebagian wilayah Mataram, Trunojoyo diberi gelar Panembahan Maduretno dan mendirikan pemerintahan di Kediri. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah pesisir Jawa dikuasai oleh Trunojoyo walaupun wilayah – wilayah pedalaman masik banyak yang setia terhadap Mataram.

Perselisihan secara langsung pun terjadi antara Trunojoyo dan Amangkurat I. Trunojoyo dan pasukannya mampu merebut ibu kota Mataram. Amangkurat I melarikan diri untuk meminta bantuan VOC, namun ia wafat di Tegalarum atau Tegalwangi (dekat dengan Kota Tegal) sebelum sempat meminta bantuan kepada VOC. Kemenangan - kemenangan Trunojoyo tersebut menyebabkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom (anak dari Amangkurat I). Adipati Anom yang sebelumnya mendukung gerakan Trunojoyo berbalik memusuhinya. Setelah kematian Amangkurat I, Adipati Anom diangkat menjadi raja Mataram dan bergelar Amangkurat II pada tahun 1677.

Perjanjian Jepara
Sifat Amangkurat II tidak berbeda dengan Amangkurat I yang bekerjasama dengan VOC. Amangkurat II meminta bantuan terhadap VOC untuk menangkap Trunajaya. Sebelumnya dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Jepara pada September 1677 yang berisi daerah pesisir utara Jawa dari Kerawang hingga ujung timur dan wilayah Jawa Barat (sebelah selatan Batavia) digadaikan kepada VOC sebagai jaminan pembayaran biaya perang Trunajaya.

Kekalahan oleh VOC
VOC pernah mencoba jalur damai dengan Trunojoyo. VOC meminta agar Trunojoyo datang secara pribadi ke benteng VOC di Danareja. Namun Trunojoyo menolak. Setelah berusaha dengan jalan damai tidak berhasil VOC yang berada di bawah kepemimpinan Cornelis Speelman akhirnya memusatkan kekuatannya untuk menangkap dan memadamkan perlawanan Trunojoyo. Pada bulan April 1677, Speelman bersama pasukan VOC berangkat untuk menyerang Surabaya. Speelmen memimpin 1.500 orang berhasil mendesak Trunojoyo. VOC berhasil menguasai Surabaya dan sedikit demi sedikit dapat menguasai benteng pertahanan Trunojoyo.

Akhir Perlawanan Trunojoyo
Trunojoyo akhirnya dapat dikepung dan menyerah di lereng Gunung Kidul pada tanggal 27 Desember 1679 oleh Kapitan Jonker. Trunojoyo kemudian diserahkan kepada Amangkurat II yang berada di Payak, Bantul. Pada tanggal 2 Januari 1680, Amangkurat II menjatuhkan hukuman mati kepada Trunojoyo. Sejak saat itu Mataram berada di bawah penguasaan VOC.

Setelah padamnya pemberontakan Trunojoyo, Amangkurat II memindahkan Kraton Plered yang telah ambruk oleh serangan Trunojoyo ke Kartasura. Mataram berhutang banyak kepada VOC yang akhirnya menyerahkan kota – kota di pesisir utara Jawa kepada VOC. Cakraningrat II diangkat kembali menjadi penguasa Madura dan sejak saat itu VOC terlibat dalam penentuan pengangkatan raja Madura.
Pemberontakan PRRI / Permesta

Pemberontakan PRRI / Permesta

Pemberontakan PRRI / Permesta dilatarbelakangi oleh adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Keadaan tersebut menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah daerah yang didukung oleh sejumlah perwira militer pada saat itu.

Pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin meruncing setelah para perwira militer membentuk dewan daerah, diantaranya :
  1. Dewan Banteng, dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein.
  2. Dewan Gajah, dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon.
  3. Dewan Garuda, dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Barlian.
  4. Dewan Manguni, dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba.
Pemberontakan PRRI
Setelah terbentuknya dewan daerah, pada tanggal 9 Janurai 1958 diadakan pertemuan para tokoh militer dan sipil di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Dari pihak militer dihadiri Letnan Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Sedangkan dari pihak sipil dihadiri oleh M. Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafrudin Prawiranegara. Pertemuan tersebut membahas mengenai pembentukan pemerintahan baru dan hal – hal yang berhubungan dengan pemerintahan baru.
Pada keesokan harinya, pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Letnan Kolonel Achmad Husein berpidato dalam rapat tersebut yang berisi tentang ultimatum terhadap pemerintah pusat. Ultimatum tersebut menuntut :
  1. Dalam waktu 5x24 Jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.
  2. Presiden menugaskan Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken kabinet.
  3. Meminta kepada Preisden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.
Pada tanggal 11 Februari 1958, pemerintah RI melakukan Sidang Dewan Menteri dengan keputusan menolak ultimatum yang diberikan kepada pemerintah dan memecat Letnan Kolonel Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon. Komando Daerah Militer Sumatera Tengah kemudian dibekukan dan diposisikan langsung dibawah KSAD.
Pada tanggal 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Pembentukan PRRI mendapat sambutan di Indonesia wilayah Timur. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letnan Kolonel D.J. Somba Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat dan mendukung pergerakan PRRI dengan membentuk Permesta di wilayah Sulawesi.

Pemerintah Republik Indonesia bereaksi atas pemberontakan PRRI. Pemerintah menunjuk Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution melalui Operasi Tegas untuk menguasai wilayah Riau. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan instalasi – instalasi minyak dan mencegah keterlibatan asing dengan dalih menyelamatkan warga negara yang dimilikinya. Pada tanggal 12 Mei 1958, Kota Pekanbaru berhasil dikuasai.

Untuk menguasai Sumatera Barat, Pemerintah Pusat mengeluarkan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi 17 Agustus bertujuan untuk menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing.  Pada tanggal 17 April 1958, Kota Padang dapat dikuasai dan tanggal 4 Mei 1958 menyusul Kota Bukittinggi.

Disisi lain, di Sumatera Utara dilakukan Operasi Saptamarga dengan Brigadir Jenderal Djatikusumo sebagai pemimpin operasi ini, sedangkan daerah Sumatera Selatan dilancarkan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Para pemimpin PRRI akhirnya menyerah satu persatu. Tercatat pada tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein melaporkan diri dan pasukannya, disusul oleh tokoh PRRI yang lain baik dari militer maupun sipil.

Pada operasi penumpasan ini patut dicatat bahwa mereka masih setia kepada Pemerintah pusat, kepada Saptamarga, dan Sumpah Prajurit, antara lain : Komisaris Polisi Kaharuddin, Dt Rangkajo Basa dan Mayor Nurmathias di Sumatera Barat, Letnan Kolonel Djamin Ginting, dan Letnan Kolonel Waham Makmur di Sumatera Utara, Letnan Kolonel Harun Sohar di Sumatera Selatan.

Pemberontakan Permesta
Disisi lain, setelah terbentuk Dewan Manguni, para tokoh militer Sulawesi memproklamirkan diri sebagai Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakan tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual, Panglima Wirabhuana. Awalnya masyarakat Makassar mendukung gerakan ini, namun pada perkembangannya masyarakat Makassar memusuhi Permesta. Permesta selanjutnya bergabung dengan PRRI yang ada di Sumatera.

Setahun kemudian yaitu pada tahun 1958, markas besar Permesta dipindahkan ke Manado. Disini timbul kontak senjata dengan pemerintah pusat. Mereka (Permesta) berdalih bahwa mereka berhak menentukan diri sendiri (self determination) sesuai sejumlah persetujuan dekolonisasi seperti pada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Konferensi Meja Bundar yang berisi tentang prosedur dekolonisasi atas berkas wilayah Hindia Timur. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi militer yang dinamakan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini terdiri dari beberapa bagian :
  1. Operasi Saptamarga I dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soemarsono dengan daerah sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah.
  2. Operasi Saptamarga II dibawah pimpinan Letnan Kolonel Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.
  3. Operasi Saptamarga III dibawah pimpinan Letnan Kolonel Magenda dengan daerah sasaran kepulauan sebelah utara Manado.
  4. Operasi Saptamarga IV dibawah pimpinan langsung Letnan Kolonel Rukmito Hendradiningrat dengan daerah sasaran Sulawesi Utara.
  5. Operasi Mena I dibawah pimpinan Letnan Kolonel Pieters dengan daerah sasaran Jailolo, dan
  6. Operasi Mena II dibawah pimpinan Letnan Kolonel KKO Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai di sebelah utara Halmahera.
Operasi penumpasan Permesta lebih sulit daripada PRRI karena Permesta mendapat pasokan senjata modern Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (AUREV) yang dikemudikan oleh seorang warga negara Amerika Serikat. Pesawat tersebut tertembak pada tanggal 18 Mei 1958 di atas Kota Ambon. Pada bulan Agustus 1958, pemberontakan Permesta baru dapat dipadamkan. Kemudian pada tahun 1961, pemerintah RI memberikan kesempatan agar sisa – sisa pendukung Permesta kembali bergabung dengan Republik Indonesia.
Pemberontakan PKI Madiun

Pemberontakan PKI Madiun

Latar Belakang Pemberontakan
Pemberontakan PKI di Madiun tidak terlepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin pada tahun 1948. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin disebabkan ketidapuasan pemerintah atas ditandatanganinya perundingan Renville yang merugikan pihak Indonesia. Oleh karena hal tersebut, maka kabinet Amir Syarifudin turun digantikan Kabinet Hatta. Amir Syarifudin merasa kecewa dengan jatuhnya kabinet yang selama ini ditanganinya. Akibatnya, ia memutuskan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948.

Front Demokrasi Rakyat (FDR) didukung oleh beberapa partai seperti Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Muso tiba dari Moskow dan semenjak kedatangannya PKI dan FDR dipersatukan dibawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin. Kelompok ini seringkali melakukan aksi – aksi, diantaranya :
  1. Melancarkan propaganda anti pemerintah.
  2. Mengadakan pemogokan kerja bagi buruh seperti yang terjadi di Delanggu, Klaten.
  3. Melakukan pembunuhan – pembunuan seperti pada bentrokan senjata di Solo pada tanggal 2 Juli 1948. Komandan Divisi LIV yaitu Kolonel Sutarto yang tiba – tiba mati terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945 Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.
Gerakan PKI mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 1948 yaitu ketika Muso dan Amir Syarifudin melancarkan pemberontakan yang berpusat di Madiun dan sekitar. Banyak pejabat pemerintah dan tokoh agama yang diculik dan dibunuh secara sadis oleh PKI. Mereka dibantai di soco Gorang Gareng (Magetan) dan Kresek (Madiun).  Muso dan Amir Syarifudin kemudian memproklamirkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia.

Susunan pemerintahan Negara Republik Soviet Indonesia yaitu Amir Syarifuddin sebagai kepala pemerintahan dan Kol. Joko Suyono sebagai panglima angkatan perang. Tujuan didirikannya negara ini adalah untuk meruntuhkan Republik Indonesia dan manggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pada waktu bersamaan PKI menduduki tempat – tempat penting di sekitar Madiun.

Penumpasan PKI Madiun
Presiden Soekarno akhirnya turun tangan terkait permasalahan ini. Ia memerintahkan operasi penumpasan dengan GOM (Gerakan Operasi Militer) yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Soedirman. Oleh Panglima Jenderal Soedirman, ia menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono selaku Gubernur Militer Jawa Timur untuk memimpin dan menggerakkan pasukan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Pasukan Siliwangi digerakkan dari Jawa Tengah. Brigade mobil dan Gabungan Divisi Jawa Timur digerakkan dari Jawa Timur. Pemberontakan PKI Madiun akhirnya dapat teredam pada tanggal 10 September 1948. Muso tewas di Ponorogo sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi.
Sejarah PPKI

Sejarah PPKI

Terbentuknya PPKI
Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan bahwa Indonesia akan merdeka pada tanggal 7 September 1945. Keadaan Jepang semakin kritis ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, Jenderal Terauci menyetujui adanya pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sebanyak 21 anggota terpilih menjadi anggota PPKI, tidak hanya berasal dari Jawa saja, tetapi juga pulau – pulau lain dan berbagai suku, diantaranya : 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang wakil dari Maluku, seorang wakil dari Sunda Kecil, dan seorang wakil dari golongan Cina. Jabatan ketua diemban oleh Ir. Soekarno dan wakil ketuanyanya adalah Moh. Hatta serta Mr. Ahmad Subardjo sebagai penasehat. Kemudian PPKI ditambah dengan enam anggota lagi tanpa seizin Jepang, anggota tambahan ini diantaranya : Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Subardjo.
Para anggota PPKI digerakkan oleh pemerintah, mereka diizinkan melakukan segala seusatu hal menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi didalam melakukan kewajibannya mereka harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut, diantaranya :
  1. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar – besarnya, dan bersama – sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.
  2. Kemerdekaan negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita – cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita – cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Iciu.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, perwakilan PPKI berangkat menuju markas besar Jepang, di Terauchi, Vietnam Selatan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, dalam suatu pertemuan di Dalath, Vietnam Selatan, diputuskan memberikan kemerdekaan Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Selama masa tugasnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945 dan 22 Agustus 1945. Berikut ini adalah hasil dari sidang PPKI :
  1. Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945
  2. Mengesahkan UUD sebagai UUD negara RI.
  3. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
  4. Untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia.
  5. Sidang PPKI II tanggal 19 Agustus 1945
  6. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya.
  7. Menetapkan 12 departemen beserta menteri – menterinya.
  8. Mengusulkan dibentuknay tentara kebangsaan.
  9. Pembentukan komite nasional di setiap provinsinya.
  10. Sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945
  11. Dibentuknya Komite Nasional.
  12. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia.
  13. Dibentuknya tentara kebangsaan.
Candi Dermo

Candi Dermo

Candi Dermo terletak di Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Dermo diperkirakan berdiri pada tahun 1353 M dibawah pimpinan Adipati Terung yang kini makamnya berada di utara Masjid Trowulan.

Candi ini telah mengalami beberapa kali pemugaran, banyak bagian candi yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tangan – tangan tak bertanggung jawab, banyaknya puing – puing yang runtuh dan faktor usia. Dahulu Candi Dermo memiliki empat arca yang menempel pada dinding candi. Empat arca tersebut terbagi menjadi dua jenis yakni arca manusia bersayap dan arca kolo. Namun sekarang salah satu arca tersebut telah dilepas oleh juru kunci yang disebabkan ada salah satu bagian arca yang hilang sehinga yang tersisa hanya tiga arca. Candi Dermo terbuat dari batu bata merah dengan ketinggian 13,50 meter.

Pemugaran candi dilakukan dua kali yaitu pada periode sekitar tahun 1905 – 1914. Dari cerita yang tersebar di masyarakat, Candi Dermo merupakan salah satu pintu suci untuk masuk ke dalam kawasan Majapahit. Diceritakan pula Candi Dermo menjadi tempat persembunyian ketika terjadi perang di Majapahit walaupun pada kenyataannya bagian dalam Candi Dermo sempit namun masih bisa menampung masyarakat di sekitar area Candi Dermo kala itu.

Candi Dermo masih digunakan sebagai tempat ritual keagamaan baik oleh masyarakat Candinegoro maupun di luar desa Candinegoro. Mereka memuja dewa Jagad Batara. Pada hari – hari tertentu, Candi Dermo juga didatangi turis asing. Menurut warga Candinegoro pengunjung candi ini kebanyakan berasal dari Bali karena masyarakat Bali masih menganggap bahwa mereka adalah keturunan Majapahit dan Candi Dermo ini dianggap sebagai salah satu peninggalan Majapahit yang tersisa di daerah Sidoarjo. Tak hanya mengunjungi candi, biasanya mereka juga melakukan ritual kepada Sang Hyang Widhi atau dewa – dewa yang mereka percayai.
Biografi Soeharto

Biografi Soeharto

Soeharto merupakan presiden kedua Indonesia yang menjabat setelah Soekarno pada periode tahun 1967 hingga tahun 1998. Dibawah kepemimpinannya Indonesia dibawanya menjadi negara swasembada pangan dimana sektor pertanian sangat berkembang melalui program yang dikenal melalui Program Repelita. Soekarno menjabat sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun. Atas jasa – jasanya dalam bidang pembangunan di Indonesia, Soeharto kemudian dikenal sebagai “Bapak Pembangunan”.

Soeharto merupakan anak dari Ibu Sukirah dan Bapak Kertosudiro yang lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Soeharto mulai bersekolah pada umur delapan tahun, namun semasa sekolah beliau sering berpindah – pindah sekolah. Awalnya ia bersekolah di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean, kemudian berpindah ke SD Pedes dikarenakan keluarganya  pindah ke Kemusuk, Kidul.

Selanjutnya, ayahnya memindahkan Soeharto ke Wuryanto. Soeharto dititipkan dan tinggal bersama Prawirohardjo seorang mantri tani yang menikah dengan adik perempuan Soeharto. Pada tahun 1941, saat Soeharto bersekolah di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah, ia terpilih sebagai Prajurit Teladan. Sejak kecil Soeharto memang bercita – cita menjadi prajurit tentara atau militer. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 ketika Indonesia sudah merdeka, Soeharto resmi menjadi anggota TNI.
Setelah itu, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah atau Ibu Tien yang merupakan anak seorang Mangkunegaran pada tanggal 27 Desember 1947 dimana usia Soeharto pada saat itu adalah 26 tahun sedangkan Siti Hartinah adalah 24 tahun. Dari pernikahan tersebut Soeharto dikaruniai enam orang anak diantaranya Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihadmojo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo, Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Soeharto melewati jalan panjang selama meniti karirnya. Pada bidang militer, Soeharto memulai karirnya pada pangkat sersan tentara KNIL, kemudian menjadi komandan PETA pada zaman penjajahan Jepang, selanjutnya menjabat sebagai mayor, lalu menjabat komandan batalyon dengan pangkat Letnan Kolonel.

Sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan tidak bisa lepas dari peran Soeharto. Seperti pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi sejarah penting setelah Indonesia merdeka. Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah menunjukkan eksistensi TNI kepada dunia dalam membela Indonesia. Pada saat itu, Soeharto dan TNI mampu merebut Yogyakarta yang berada pada kekuasaan Belanda. Pada waktu itu beliau juga menjadi pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Pada saat peristiwa G30SPKI meletus, pada tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto bergerak mengambil alih kendali Angkatan Darat pada saat itu. Beliau kemudian mengeluarkan perintah untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat pemberontakan PKI. Setelah peristiwa G30SPKI, Soeharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur pada peristiwa G30SPKI. Selain menjabat sebagai panglima, Soeharto juga ditunjuk sebagai Pangkobkamtib oleh Presiden Soekarno pada saat itu.

Puncak karir Soeharto adalah ketika ia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno dengan tugas mengendalikan keamanan dan ketertiban negara yang kacau setelah terjadi pemberontakan PKI dan mengamalkan ajaran besar Revolusi Bung Karno. Setelah peristiwa G30SPKI, keadaan di Indonesia semakin memburuk. Pada tahun 1967 diadakan sidang istimewa MPRS, dalam sidang tersebut Soeharto ditunjuk sebagai presiden yang menggantikan Presiden Soekarno. Pelantikan Soeharto dilakukan pada bulan Maret 1968.


Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto
Pada awal kepemimpinan Soeharto, ia melakukan kebijakan pengucilan terhadap orang – orang yang terkait dengan PKI. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat dengan PKI “dibuang” ke Pulau Buru dan bahkan sebagian yang terkait dengan PKI dilakukan eksekusi massal di hutan – hutan oleh pihak militer.

Program pemerintahan Soeharto lebih mengarah ke penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi dimaksudkan agar pemerintah mampu mengendalikan laju inflasi agar bahan – bahan tidak melonjak terus menerus. Sedangkan rehabilitasi ekonomi dimaksudkan untuk memperbaiki secara fisik sarana dan prasaran ekonomi.

Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kebijakan ini mampu direalisasikan pada pemerintahan Soeharto. Terbukti pada periode tahun 1967 – 1968 pemerintah mampu membendung laju inflasi, namun harga bahan kebutuhan pokok tetap naik melonjak.

Setelah terbentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan dan kurs valuta asing. Sejak saat itu perekonomian di Indonesia relatif stabil. Setelah mampu memulihkan perekonomian Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembangunan nasional. Perealisasian Pembangunan Nasional yaitu dengan cara mengupayakan Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang.

Pembangunan Jangka Pendek yaitu dengan merancang Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan di Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang ditempuh selama periode 25 -30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada masa Orde Baru, kebijakan – kebijakan pemerintah tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 32 tahun Soeharto menjabat. Hal ini dikarenakan pemerintah pada saat itu sukses menghadirkan kestabilan politik sehingga mendukung tumbuh berkembangnya stabilitas ekonomi.

Soeharto sebagai Bapak Pembangunan
Jargon “Soeharto sebagai Bapak Pembangunan” tertuang dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut Trilogi Pembangunan yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pemerataan pembangunan. Dari keberhasilan inilah kemudian Soeharto disebut sebagai “Bapak Pembangunan”. Kemunduran pemerintahan Soeharto terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu terjadi demo besar – besaran oleh mahasiswa dan rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan Soeharto.
Permasalahan utama kemunduran masa pemerintahan Soeharto tak lain disebabkan oleh tidak terkendalinya ekonomi dan stabilitas politik. Maka pada pukul 09.05 WIB, tanggal 21 Mei 1998, Soharto membacakan pidato “pernyataan berhenti sebagai Presiden RI” yang menandakan lengsernya Soeharto dari kursi presiden RI.

Sebelum Soeharto mundur, Indonesia telah mengalami krisis politik dan ekonomi selama kurang lebih 6 hingga 12 bulan sebelum ia melengserkan diri. BJ Habibie sealaku wakil presiden kemudian melanjutkan masa kepemimpinanya kurang lebih setahun sisa jabatan kepresidenan Soeharto. Presiden selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Kejatuhan Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa selama 32 tahun.

Wafatnya Presiden Soeharto
Soeharto wafat pukul 13.10 WIB, tanggal 27 Januari 2008. Atas jasanya, Soeharto dianugerahi gelar penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional oleh MPR. Soeharto meninggal di usianya yang ke 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (dari tanggal 4 Januari hingga 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.

Berita wafatnya Soeharto pertama kali diinformasikan oleh Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonadi, di Jakarta, Minggu (27/1). Kemudian disiarkan secara resmi oleh Tim Dokter Kepresidenan yang menginformasikan pada siaran pers pukul 13.10 WIB, Minggu, 27 Januari 2008, di RSPP Jakarta. Diinformasikan bahwa Soeharto meninggal akibat kegagalan multi organ.
Selanjutnya, pukul 14.40 WIB, jenazah Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediamannya di Jl. Cendana No. 8, Mentng, Jakarta. Disepanjang jalan menuju Cendana ribuan masyarakat menyambut. Isak tangis pecah ketika mantan presiden RI tersebut sampai di Jl. Cendana, sekitar pukul 14.55 WIB.

Jasa – Jasa Soeharto sebagai Presiden dan Kontroversinya
Banyak beranggapan bahwa zaman Soeharto adalah zaman keemasan Indonesia. Pada masa pemerintahannya Indonesia berkembang pesat hingga mendapat tempat di mata dunia internasional. Karena jasa – jasanya kebutuhan pokok bisa dikatakan murah, berbeda dengan saat ini. Perekonomian cenderung stabil, Soeharto berhasil menempatkan Indonesia yang semula sebagai negara pengimpor beras menjadi swasembada beras dan turut mensejahterakan petani. Pada sektor pembangunan juga mengalami kemajuan melalui program Repelita I hingga VI. Keamanan dan kestabilan negara terjamin. Pada bidang kesehatan terdapat peningkatan kualitas bayi dengan diadakan program kesehatan di posyandu serta KB.

Hal – hal diatas merupakan jasa – jasa dari Soeharto. Meskipun begitu, banyak juga kegagalan Soeharto selama menjabat. Katakanlah korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Pembangunan yang tidak merata sehingga memunculkan kecemburuan di Provinsi Papua.
Sosok Soeharto masih menjadi kontroversi. Usulan mengenai pemberian gelar kepahlawanan kepadanya menjadi pro dan kontra. Sebagian menganggap Soeharto sebagai pahlawan pembangunan dan penyelamat Pancasila, namun sebagian lainnya menganggap pemerintahan Soeharto berlumuran darah atas aksi pembantaian PKI selama peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan pada masa pemerintahannya.