Biografi Sutan Syahrir

Biografi Sutan Syahrir

Sutan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis Republik Indonesia. Ia juga memiliki julukan “Si Kancil” dan "The Smiling Diplomat”. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Indonesia baru saja merdeka. Berkat jasa – jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Sutan Syahrir lahir di kota Padang Panjang, Sumatera Barat tanggal 5 Maret 1909. Ia memiliki saudara perempuan bernama Rohana Kudus. Ayahnya bernama Mohammad Rasad dengan gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Palindih dan ibunya bernama Puti Rabiah yang berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat.

Orang tua dari Sutan Syahrir merupakan orang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Deli dan menjabat sebagai kepala jaksa atau landraad pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena lahir dari keluarga dengan ekonomi berkecukupan, Sutan Syahrir pada zaman kolonial Belanda bias mendapatkan pendidikan dari mulai ELS (Europeesche Lagere School) atau setingkat sekolah dasar.

Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, Syahrir kemudian masuk MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) atau setingkat sekolah menengah pertama (SMP). Di MULO, Syahrir banyak belajar dari buku – buku asing terbitan Eropa dan karya – karya dari luar. Setelah menamatkan pendidikan di MULO pada tahun 1926, Syahrir pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS (Algemene Middelbare School) yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung.

Syahrir dan Dunia Organisasi
Di AMS, Syahrir menjadi mahasiswa terbaik, ia banyak menghabiskan kesehariannya dengan membaca buku – buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Ia juga aktif dalam klub debat di AMS. Selain itu, Syahrir juga mendirikan sekolah yang bernama Tjahja Volksuniversitet (Cahaya Universitas Rakyat) yang ditujukan kepada anak – anak buta huruf dari keluarga yang kurang mampu.

Pengalaman dalam organisasi membawanya ke dunia politik. Sutan Syahrir dikenal sebagai penggagas berdirinya Jong Indonesie (himpunan pemuda nasionalis) pada tanggal 20 Februari 1927 yang kemudian berubah nama menkajadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia kemudian menjadi penggerak dari Kongres Pemuda Indonesia yang selanjutnya melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagai seorang pelajar ketika itu, Syahrir sering dikejar – kejar polisi Belanda di Bandung karena sering membaca berita mengenai pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1926 yang pada saat itu terlarang untuk dibaca oleh para pelajar. Sutan Syahrir juga merupakan redaksi dari Himpunan Pemuda Nasional yang kerap berurusan dengan kepolisian Bandung karena kerap mengkritik pemerintahan kolonial saat itu.

Kuliah di Belanda dan Menjadi Aktivis Sosialis
Setelah menyelesaikan pendidikannya di AMS, Syahrir kemudian melanjutkan kuliahnya di Belanda. Di Belanda, Syahrir menempuh bangku kuliah di Universitas Amsterdam, Belanda. Selama di Belanda, Syahrir banyak mempelajari teori – teori sosialisme hingga selanjutnya ia dikenal dengan seorang sosialis yang cenderung ke “kiri” dengan sikap radikal terhadap hal – hal yang berbau kapitalisme. Di Belanda, Syahrir bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional.

Di Belanda, Syahrir berkenalan dengan Salomon Tas yang merupakan Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat, dan seorang wanita bernama Maria Duchateau yang kelak menjadi istrinya yang dinikahi pada tahun 1932. Selama di Belanda, Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.

Karena khawatir terhadap pergerakan Pemuda Indonesia di Belanda, pemerintah Belanda kemudian mengawasi secara ketat bahkan melakukan aksi razia seperti memenjarakan para pemimpin pergerakan seperti Ir. Soekarno dan para aktivis lain. Bersama dengan Mohammad Hatta, Sutan Syahrir selalu menyerukan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menuangkan tulisan mengenai kemerdekaan Indonesia melalui majalah Daulat Rakjat yang dimiliki oleh Pendidikan Nasional Indonesia.

Melihat menurunnya semangat pergerakan Indonesia akibat pengawasan ketat oleh pemerintah Belanda, Sutan Syahrir pada tahun 1931 memutuskan untuk berhenti kuliah dan kembali ke Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Pengalaman dalam berorganisasi yang diperoleh Syahrir selama menjadi pelajar membuat ia segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI Baru) yang diketuainya pada tahun 1932. Sebagai seorang tokoh yang memiliki pandangan sosialis, Syahrir juga ikut tergabung dalam pergerakan buruh. Tulisan Syahrir mengenai buruh di forum – forum politik membuatnya didaulat menjadi ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.

Memimpin Partai PNI Baru Bersama Bung Hatta
Kembalinya Hatta ke Indonesia dan memimpin PNI Baru bersama Sutan Syahrir membuat Partai PNI Baru cenderung kearah radikal dibanding PNI ketika masa kepemimpinan Soekarno. Hal ini membuat pemerintah Belanda mengawasi PNI Baru secara ketat. Pergerakan PNI Baru dibawah kepemimpinan Hatta dan Sutan Syahrir cenderung kearah radikal dengan bertindak memobilisasi massa besar – besaran yang membuat Sutan Syahrir dan Mohammad Hatta akhirnya ditangkap oleh pemerintah Belanda dan diasingkan ke Boven Digul dan selanjutnya diasingkan ke Banda Neira di Kepulauan Banda selama enam tahun.

Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah untuk membangun jaringan persiapan perebutan kemerdekaan tanpa kerjasama dengan Jepang seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Syahrir percaya bahwa pendudukan Jepang sudah tidak lama dan Jepang tak mungkin menang melawan Sekutu sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang.

Sutan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, desakan tersebut juga didukung oleh golongan pemuda kala itu. Namun, Soekarno dan Hatta menolak dan memilih tetap sesuai dengan rencana yaitu tanggal 24 September 1945 seperti yang ditetapkan oleh PPKI yang dibentuk oleh Jepang.

Hal tersebut mengundang kekecewaan bagi para pemuda Indonesia terlebih ketika mereka tau bahwa Jepang telah menyerah dan kalah dari Sekutu. Alasan inilah yang kemudian membuat para pemuda menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan membawanya ke Rengasdengklok dengan tujuan menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang serta mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Menjadi Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia
Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sutan Syahrir ditunjuk oleh Soekarno menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan menjadi perdana Menteri termuda di dunia dengan usia 36 tahun. Selain itu, ia juga merangkap menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Tulisannya yang terkenal adalah Perjuangan Kita.

Pasca kemerdekaan, Syahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri yang pernah diculik oleh kaum Persatuan Perjuangan pada tanggal 26 Juni 1946 yang kecewa atas diplomasi yang dilakukan oleh Sutan Syahrir dengan Kabinet Syahrir II kepada pemerintah Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Dalam diplomasinya, Syahrir hanya menuntut pengakuan atas wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah Indonesia, namun kaum Persatuan Perjuangan menginginkan kemerdekaan sepenuhnya yang mencakup seluruh wilayah Nusantara yang dicetuskan oleh Tan Malaka.

Penculikan Sutan Syahrir
Kaum Persatuan Perjuangan yang menculik Sutan Syahrir dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan termasuk Tan Malaka didalamnya. Ada juga yang menyebutkan Jenderal Besar Sudirman ikut terlibat dalam penculikan tersebut. Ketika terjadi penculikan atas Syahrir, Soekarno ketika itu marah besar. Pada tanggal 1 Juli 1946, 14 pimpinan yang melakukan penculikan ditangkap salah satunya adalah Tan Malaka dan dipenjarakan oleh polisi Surakarta di penjara Wirogunan.

Pada tanggal 2 Juli 1946, Mayor Jenderal Soedarsono kemudian menyerbu penjara tersebut dan berhasil membebaskan pimpinan aksi penculikan Sutan Syahrir. Hingga Presiden Soekarno kemudian memerintahkan Soeharto yang kala itu bertugas di Surakarta ditugaskan untuk menangkap Mayor Jenderal Soedarsono yang akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan pengawal presiden. Peristiwa tersebut kemudian dianggap sebagai kudeta pertama bagi Republik Indonesia yang mengalami kegagalan. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 1946, Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri dan kemudian melanjutkan Perundingan Linggarjati pada tanggal 15 November 1946.

Ahli Diplomasi Indonesia di Kancah Internasional
Syahrir juga dikenal sebagai ketua BK KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat), beliau juga merupakan perancang dari kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Sebagai Perdana Menteri, Syahrir telah melakukan perubahan kabinet sebanyak tiga kali yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II dan Syahrir III. Syahrir juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah Internasional melalui jalur diplomasi.

Meskipun pada tahun 1947 Syahrir tidak menjadi perdana Menteri, namun ia tetap aktif memperjuangkan kedaulatan di forum Internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan ditunjuknya Syahrir sebagai wakil Indonesia di PBB bersama Haji Agus Salim. Ketika Indonesia digempur agresi militer Belanda pada tahun 1947, Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Argumen yang dikeluarkan Syahrir tentang kedaulatan dan perjuangan bangsa Indonesia mampu mematahkan argument Eelco van Kleffens dari Belanda. Diplomasi Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir yang membuat PBB ikut campur dalam permasalahan Indonesia-Belanda yang berakhir pada desakan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia.

Mendirikan Partai Sosialis Indonesia
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Syahrir kemudian menjadi penasiat Presiden Soekrano dan menjadi Duta Besar untuk Indonesia. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berhaluan kiri dengan dasar ajaran dari Marx-Engels yang menjunjung tinggi derajat manusia. Pada tahun ini, ia berpisah dengan Maria Duchateau.

Sutan Syahrir Ditangkap dan Wafat
Selanjutnya, pada tahun 1951, Syahrir menikah dengan wanita Indonesia bernama Wahyunah yang memberinya dua anak bernama Kriya Arsyah Sjahrir dan Siti Rabyah Parvati Sjahrir. Kemudian pada tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno renggang dan memburuk. Hingga pada tahun 1960, PSI akhirnya dibubarkan. Kemudian pada tahun 1962 Sutan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili, hingga tahun 1965 ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya pemerintah mengizinkan Sutan Syahrir berobat di Zurich, Swiss. Pada tanggal 9 April 1966, Syahrir meninggal dan dimakamkan di Makam Pahawan, Kalibata, Jakarta. Sebagai tanda jasa, Indonesia memberikan gelar Pahlawan Indonesia melalui Keppres Nomer 76 tahun 1966.
Doktrin Brezhnev

Doktrin Brezhnev

Doktrin Brezhnev merupakan sebuah kebijakan luar negeri Uni Soviet yang diusung oleh Leonid Breznev. Isinya adalah “Ketika kekuatan – kekuatan yang menentang sosialisme berupaya menggiring negara sosialis tertentu kearah kapitalisme, itu bukan hanya masalah yang dialami oleh negara sosialis itu semata, melainkan juga masalah semua negara sosialis”. (diucapkan Breznev pada pidato di Kongres Kelima Partai Buruh Bersatu Polandia pada tanggal 13 November 1968).

Doktrin tersebut mengakhiri “Musim Semi Praha (The Prague Spring)” dengan berlangsungnya atau terjadinya invasi Soviet ke Hungaria pada tahun 1956. Selain itu, doktrin ini menjadi dasar Uni Soviet menginvasi Cekoslovakia pada bulan Agustus 1968. Intervensi Uni Soviet di Cekoslovakia bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan serta upaya – upaya liberalisasi ala Barat yang dianggap mengancam hegemoni Uni Soviet atas negara – negara itu. Bagi Uni Soviet, hegemoni atas Eropa Timur menjadi pertahanan utama dan strategis untuk menghadapi kemungkinan perang dengan NATO.

Dalam praktiknya, Doktrin Brezhnev tidak mengizinkan kebebasan – kebebasan negara bagian (negara satelit) Uni Soviet dalam batas tertentu, dengan catatan negara tersebut tidak boleh meninggalkan Pakta Warsawa atau mengganggu monopoli kekuasaan partai komunis di setiap negara itu. Makna tersirat dalam doktrin ini adalah pengakuan akan kedudukan Uni Soviet sebagai pemimpin Blok Timur dan pemimpin sosialisme – komunisme, serta hak Uni Soviet untuk mendefinisikan apa itu “sosialisme” dan apa itu “komunisme”.

Pada perkembangannya, penerapan Doktrin Brezhnev begitu luas, bahkan digunakan untuk membenarkan berbagai intervensi militer seperti yang terjadi di Afganistan pada tahun 1979. Padahal Afganistan bukanlah anggota Pakta Warsawa. Doktrin ini benar – benar berakhir ketika Mikhail Gorbachev enggan menggunakan kekuatan militer ketika Polandia menggelar pemilihan umum pada tahun 1989, dimana Solidaritas (Solidarnosc-Federasi Buruh Polandia) mengalahkan Partai Komunis.
Organisasi Pakta Warsawa

Organisasi Pakta Warsawa

Pakta Warsawa merupakan aliansi negara – negara Blok Timur di Eropa Timur. Tujuan didirikannya Pakta Warsawa adalah mengorganisasikan negara – negara komunis untuk bersiap menghadapi ancaman militer dari aliansi Blok Barat, yaitu The North Atlantic Treaty Organization (NATO), yang sudah terbentuk lebih dulu pada tahun 1949. Pakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada 1955 berdasarkan Pakta Paris 1954. Namun, tujuan utama didirikannya Pakta Warsawa adalah keinginan Uni Soviet mempertahankan kendali atas kekuatan di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khruschev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Anggota dari Pakta Warsawa diantaranya Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia dan Cekoslovakia.

1. Strategi Pakta Warsawa
Keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur dan Eropa Tengah didasarkan pada alasan ideologis dan geostrategis. Secara ideologis, Uni Soviet merebut hak untuk mendefinisikan sosialisme dan komunisme serta bertindak sebagai pemimpin pergerakan sosialis didunia. Konskuensinya, Uni Soviet berhak melakukan tindakan bagi negara – negara sosialis maupun komunis yang menyalahi prinsip – prinsip Doktrin Brezhnev. Secara geostrategis, Uni Soviet berusaha mempertahankan wilayah Eropa Timur dan Tengah atas penginvasian Eropa Barat seperti pada masa pemerintahan Nazi pada tahun 1941. Invasi yang dilakukan Hitler sangat brutal sehingga membuat Uni Soviet sangat menderita di berbagai bidang.

2. Runtuhnya Pakta Warsawa
Keruntuhan Pakta Warsawa disebabkan beberapa sebab, diantaranya :
  • Pakta ini berperan sebagai sandaran bagi rezim komunis Eropa Timur yang tidak populer. Dukungan rakyat terhadap sistem komunisme kecil sekali. 
  • Berkuasanya orang – orang nonkomunis di negara – negara anggota Uni Soviet membuat Pakta Warsawa semakin melemah. 
  • Meskipun Uni Soviet menginginkan Pakta Warsawa tetap berdiri. Namun, ancaman runtuhnya Pakta Warsawa ternyata berasal dari dalam organisasi sendiri. Negara – negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa takut akan terjadinya serangan dari Uni Soviet. 
  • Moskwa sendiri meninggalkan Pakta tersebut. Hal ini dipicu oleh kesulitan – kesulitan ekonomi akibat ketidakmampuan menanggung beban pengeluaran militer yang berlebihan. Menteri luar Negeri Eduard Shevardnadze misalnya, pernah menyimpulkan Eropa Timur telah menjadi beban bagi Moskow.

Di luar hal tersebut, ada beberapa alasan lain yang melemahkan Pakta Warsawa, diantaranya :
  • Muncul dan semakin kuatnya gerakan Solidaritas di Polandia yang berhasil melakukan pemilihan umum yang bebas di negara tersebut pada tahun 1989. Dalam pemilihan tersebut, Solidaritas menang melawan Partai Komunis. 
  • Runtuhnya Tembok Berlin pada 1989. 
  • Tersingkirnya Partai Komunis Cekoslovakia. 
  • Jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov. 
  • Jatuhnya pemimpin komunis Rumania Nicolae Ceaucescu. 
  • Lemahnya koordinasi dan kesatuan diantara negara – negara komunis. 
  • Republik – republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak memisahkan diri dan hal tersebut meningkatkan permusuhan.

Dengan merujuk pada situasi – situasi tersebut, para menteri luar negeri dan pertahanan negara – negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa mengadakan pertemuan pada tanggal 25 Februari 1991 di Hungaria guna mengakhiri pakta tersbeut. Pada tanggal 1 Juli 1991, Pakta Warsawa secara resmi berakhir yang berbarengan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet pada tahun yang sama.
Organisasi SEATO

Organisasi SEATO

Pembentukan SEATO
Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) merupakan sebuah organisasi pertahanan kolektif yang berdiri dengan tujuan membendung komunisme di Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Desember 1954 di Manila, Filipina, dan berdiri secara formal di Bangkok, Thailand pada Februari 1955. Markas organisasi ini berada di Bangkok, Thailand. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977.

Sejak tahun 1950-an, politik bebas aktif Indonesia bukanlah sikap melawan AS, tetapi AS menilai Indonesia kurang tegas dalam penentuan keberpihakan Indonesia dalam perlawanan komunisme. AS membentuk Organisasi Pakta Pertahanan Asia Tenggara  (Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO) untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara dibawah Inggris dan Amerika Serikat dalam rangka membendung komunisme. Namun, Indonesia tidak bersedia ikut didalam organisasi ini.

Anggota SEATO
  1. Australia
  2. Bangladesh
  3. Perancis
  4. New Zealand
  5. Pakistan
  6. Philipina
  7. Thailand
  8. Inggris Raya
  9. Amerika Serikat
Sejak Malaysia dan Singapura dikolonisasi Inggris, kedua negara bukan lagi anggota SEATO. Negara - negara baru ini memiliki pandangan bahwa masalah regional semestinya diselesaikan oleh badan lokal. Pembentukan SEATO merupakan tanggapan dari ekspansionisme komunis terutama setelah adanya agresi Korea dan Indocina. Di Asia Tenggara sendiri, Vietnam, Kamboja dan Laos (penerus dari Indocina) tidak dipertimbangkan masuk ke SEATO. Negara - negara lain dari Asia Selatan dan Tenggara sebagian lebih suka mempertahankan kebijakan nonalignment atau ketidak berpihakan kepada blok - blok di Perang Dingin. Pada tanggal 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan setelah terjadi perubahan besar di kawasan Asia Tenggara terkait kekalahan Amerika dalam Perang Vietnam.
Perjanjian Brussel

Perjanjian Brussel

Perjanjian Brussel merupakan perjanjian pertahanan antara Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan negara – negara Benelux (Belgia, Netherland, Luxemburg) pada tanggal 17 Maret 1948. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dibidang politik, ekonomi, kebudayaan dan militer. Perjanjian ini juga bertujuan menggalang pertahanan di Eropa Barat bersama Amerika Serikat. Pada tahun 1950, perjanjian ini kemudian dilebur dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Isi Perjanjian
  • Menguatkan kembali keyakinan tentang hak asasi manusia dalam harkat dan martabat seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa. 
  • Membentengi dan melestarikan prinsip – prinsip demokrasi, kebebasan pribadi dan politik, tradisi konstitusipnal dan aturan hokum yang merupakan sebuah warisan. 
  • Memperkuat hubungan ekonomi, sosial dan budaya. 
  • Dengan setia bekerjasama untuk mengkoordinasi upaya mereka dalam menciptakan Eropa Barat sebagai dasar yang kuat untuk pemulihan ekonomi di Eropa.
  • Membantu satu sama lain sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menolak setiap kebijakan agresi. 
  • Mengambil langkah – langkah yang dianggap perlu terkait pembaruan yang dilakukan oleh kebijakan agresi Jerman.
  • Secara bertahap mengasosiasikan tujuan dalam perjanjian ini kepada negara lain dengan maksud agar mereka memiliki cita – cita yang sama dan dijiwai oleh tekad untukbekerja sama dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan kolektif.
Organisasi OKI

Organisasi OKI

OKI (Organisasi Konferensi Islam) merupakan organisasi negara - negara Islam atau negara - negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Organisasi ini bersifat nonmiliter. OKI didirikan di Kota Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969. Pembentukan OKI merupakan reaksi negara - negara beragama Islam atas pembakaran Masjid Al Aqsa di Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Masjid Al Aqsa merupakan salah satu tempat suci selain Mekkah dan Madinah.

Latar Belakang Beridirinya OKI
Berikut ini adalah latar belakang berdirinya OKI :
  1. Adanya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu pada tahun 1964 yang menimbulkan ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional. 
  2. Diselenggarakannya sidang Liga Arab sedunia pada tahun 1964 di Jeddah, Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menggalang solidaritas islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam. 
  3. Pecahnya Perang Timur Tengah melawan Israel pada tahun 1967. Hal ini mengakibatkan solidaritas penganut Islam di Timur Tengah meningkat.
  4. Pada tahun 1968, Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke negara - negara Islam dalam rangka penjajakan lebih lanjut untuk membentuk Organisasi Islam Internasional. 
  5. Solidaritas Islam mencapai puncaknya setelah terjadi perusakan Masjid Al Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Hal ini merupakan puncak kemarahan dari umat Islam terhadap Zionis Israel.
Tujuan Berdirinya OKI
  1. Memajukan solidaritas diantara negara - negara OKI dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan pertahanan keamanan.
  2. Mengoordinasi usaha - usaha dalam melindungi tempat - tempat suci agama Islam.
  3. Berusaha melenyapkan diskriminasi, perbedaan rasial, dan segala bentuk kolonialisme. 
  4. Memperkuat perjuangan umat Islam dalam melindungi martabat dan hak masing - masing negara Islam. 
  5. Menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota OKI maupun dengan negara lain. 
Prinsip Organisasi Konferensi Islam
Guna mencapai tujuannya, OKI menetapkan lima prinsip, diantaranya :
  1. Adanya persamaan mutlak antara negara - negara anggota OKI
  2. Menghormati hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri tanpa adanya campur tangan atas urusan dalam negeri suatu bangsa. 
  3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah di setiap negara. 
  4. Proses penyelesaian masalah maupun konflik antarnegara diselesaikan melalui cara damai seperti diplomasi, arbitrasi, rekonsiliasi, maupun mediasi. 
  5. Menghindari penggunaan kekerasaan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, maupun kemerdekaan politik suatu negara. 
Peran Indonesia dalam OKI
Pada tahun 1993, Indonesia menerima mandat sebagai ketua Committee of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah Filipina. Selanjutnya, pada tahun 1996 Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM-OKI) ke 24 di Jakarta. Pada penyelenggaraan KTT OKI ke 14 di Dakar Senegal, Indonesia mendukung pendirian OIC's Ten-Year Plan of Action. Dengan diadopsinya piagam ini, Indonesia memiliki ruang untuk lebih berperan dalam memastikan implementasi reformasi OKI tersebut.
Sejarah sebagai Ilmu

Sejarah sebagai Ilmu

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai gambaran masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Sejarah memiliki ciri khas sebagai sebuah ilmu yang membedakan dengan ilmu – ilmu lain. Sebagai contoh, sejarah tidak bertujuan untuk mendapatkan hukum atau dalil tertentu sebagaimana ilmu – ilmu alam. Menurut Kuntowijoyo, ciri – ciri sejarah sebagai ilmu adalah sebagai berikut : mempunyai objek, empiris, mempunyai metode, dan mempunyai generalisasi.
  • Sejarah itu mempunyai objek. Dalam sejarah, yang dimaksud objek adalah kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dengan berbagai dimensi dan coraknya. Karena objeknya adalah manusia, sejarah kemudian dimasukkan pada objek kajian ilmu humaniora, bukan ilmu alam. Selain manusia, objek kajian dari sejarah adalah waktu.
  • Sejarah itu empiris. Empiris berasal dari kata empeiria (Yunani) yang berarti pengalaman. Sejarah itu empiris, maksudnya sejarah bersandar pada pengalaman manusia entah pengalaman indrawi maupun batiniah. Pengalaman tersebut direkam baik menggunakan dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Sejarah mengandalkan sumber – sumber sejarah baik tertulis maupun tidak tertulis seperti folklore yang berkembang di masyarakat, artefak, fosil, candi dan lain – lain. Dokumen atau sumber sejarah inilah yang membantu dalam menemukan fakta sejarah. Melalui folklore, sejarawan bias menarik kesimpulan seperti pola hidup pada masa lampau untuk dimasukkan kedalam suatu ceritera sejarah dengan sebelumnya melalui proses verifikasi dan interpretasi. Dari hasil interpretasi inilah kemudian muncul suatu tulisan sejarah.

    Dengan demikian, perbedaan antara sejarah dan ilmu – ilmu alam tidak terletak pada cara kerja, melainkan pada objeknya. Ilmu alam mengamati benda sedangkan sejarah mengamati manusia. Ilmu alam meneliti benda mati, sedangkan sejarah meneliti manusia yang memiliki kesadaran. Sehingga, ilmu alam dapat menghasilkan hukum alam yang berlaku umum dan pasti, sedangkan sejarah menghasilkan generalisasi yang semu atau tidak sepasti ilmu – ilmu alam.
  • Sejarah memiliki metode. Untuk merancang suatu sejarah, sejarawan harus melewati proses yang disebut metode sejarah. Metode ini memiliki lima tahapan diantaranya pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.
  • Sejarah memiliki generalisasi. Generalisasi berasal dari general (Bahasa Inggris) yang berarti ilmu. Dengan demikian generalisasi berarti suatu kesimpulan yang bersifat umum atau menyeluruh pada segala atau informasi berdasarkan fakta atau data yang ada. Menurut Kuntowijoyo (2005:145), generalisasi harus dibatasi supaya sejarah tetap empiris. Menurutnya, perlu dicermati dua hal pokok dalam studi sejarah terkait dengan generalisasi. Pertama, generalisasi sebagai rumusan konseptual atau simpulan yang diperoleh dari fakta – fakta sejarah. Kedua, generalisasi sebagai penyimpulan dari hasil penelitian. Kata “revolusi” misalnya merupakan simpulan dari data yang merujuk pada perubahan mendasar dalam suatu tatanan kehidupan dalam waktu singkat (model pertama). Kata “Revolusi Industri” sebagai penggambaran dari perubahan tatanan industri yang terjadi pada tahun 1750-1850 di Eropa merupakan contoh dari generalisasi konseptual yang diperoleh dari hasil penelitian (model kedua).

    Agar sejarah tetap bersifat empiris, maka sejarah tidak boleh melebur pada model pertama. Lebih tepat melakukan generalisasi model kedua, karena sejarah merupakan konstruksi masa lalu yang didasarkan pada bukti sejarah. Dengan demikiran, rekonstruksi hanya dapat dilakukan apabila sejarawan melakukan penelitian.
Organisasi OPEC

Organisasi OPEC


OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) merupakan organisasi negara - negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 1960 oleh lima negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela setelah diselenggarakannya Konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960. Markas OPEC semula berada di Jenewa (21 Januari 1961-Agustus 1965) yang kemudian dipindah ke Wina. Pada awalnya OPEC bertujuan menjaga stabilitas harga minyak internasional demi negara - negara anggota OPEC sendiri.

Tujuan OPEC
OPEC bertujuan mempertahankan harga minyak dan menentang aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak besar yang disebut The Seven Mayor seperti Exxon, Texaco, Socal, Gulf, British Petroleum, Shell. Perusahaan - perusahaan tersebut berasal dari negara - negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat dan Jepang. OPEC berusaha menentukan harga sendiri dengan menyelaraskan jumlah produksi minyak dipasaran dunia.

Anggota - Anggota OPEC
OPEC terdiri dari negara - negara pengekspor minyak. Pada masa awal pendiriannya, OPEC beranggotakan Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela (September 1960, negara pendiri). Pada perkembangannya, anggota OPEC semakin bertambah diantaranya Qatar (Desember 1960), Libya dan Indonesia (Desember 1962), Uni Emirat Arab (November 1967), Aljazair (Juli 1969), Nigeria (Juli 1971) dan Ekuador (November 1973) yang semuanya berstatus sebagai anggota penuh, serta Gabon (Desember 173) dengan status sebagai peninjau (associate member).

Syarat untuk masuk menjadi anggota OPEC diantaranya :
  • Negara yang bersangkutan secara substansial merupakan pengekspor minyak mentah.
  • Secara fundamental mempunyai kepentingan yang sama dengan negara - negara (yang sudah menjadi) anggota.
  • Disepakati oleh mayoritas angota OPEC.