Sejarah Organisasi ISDV

Sejarah Organisasi ISDV

ISDV yang merupakan kepanjangan dari Indischee Sociaal-Demokratische Vereninging merupakan partai politik di Indonesia yang berpaham sosialis. Seiring berjalannya waktu, partai ini mengubah haluan ke pandangan komunis dan lahirlah PKI. Pada artikel ini pembahasan antara ISDV dan PKI akan digabungkan karena PKI dan ISDV memiliki kaitan yang sangat erat.

Paham Marxisme datang ke Indonesia pada Perang Dunia I yang dibawa oleh H.J.F.M Sneevliet. Pada tanggal 9 Mei 1914, ia mendirikan ISDV bersama orang sosialis lainnya yaitu J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P.Bregma. Perkembangan ISDV dianggap lambat, maka dari itu mereka bersekutu dengan Insulinde. Persekutuan ini nampaknya tidak membuahkan hasil dan tujuan ISDV tidak bisa tercapai, maka dari itu bubarlah persekutuan diantara keduanya.

Selanjutnya ISDV bersekutu dengan Sarekat Islam, partai terbesar di Jawa yang beranggotakn orang - orang Musllim. Sneevliet berhasil menyusup dan menginfiltrasi ke dalam kubu SI dengan cara bertukar keanggotaan antara SI dan ISDV. Pada beberapa tahun selanjutnya, Sneevliet berhasil memberikan pengaruh pada partai SI. Langkah selanjutnya pada tahun 1916, Sneevliet mengangkat pemimpin muda SI yang bernama Semaun dan Darsono menjadi pemimpin ISDV. Semaun yang juga menjadi anggota SI berhasil mengembangkan keanggotaan SI Semarang menjadi 1700 orang pada 1916 dan 20.000 orang setelahnya. Karena ISDV memiliki pandangan Marxisme, mereka kemudian bersebrangan dengan CSI (Central Sarekat Islam) yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto.

Ketika terjadi Revolusi Bolsyewick di Rusia pada tahun 1917, ISDV telah bersih dari unsur moderat dan mulai pada sifat komunis. Kemenangan Bolsyewick mendirikan negara komunis mendorong Baars untuk menyerukan negara Hindia Belanda mengikuti jejaknya. Pada tahun 1917, ISDV memprofokatori angkatan laut Belanda yang berjumlah 3000 serdadu untuk ikut dalam gerakan demonstrasi ISDV.  Bentrokanpun tak terhindarkan. Disisi lain, partai moderat mendesak pemerintah agar menggantikan Volksraad dengan parlemen pilihan rakyat.

Krisis ini segera mereda setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat, van Limburg Stirum, bereaksi dengan menjanjikan perubahan yang luas. Setelah semua kembali normal, pemerintah kolonial mulai mengambil tindakan keras terhadap ISDV. Anggota militer angkatan laut dihukum berat. Sneevliet diusir dari Hindia Belanda, dan Darsono serta Semaun ditangkap. ISDV masuk pada masa Depresi.

Tahun 1919 adalah tahun yang sulit bagi ISDV karena para pemimpin mereka banyak yang ditangkap. Disisi lain, pada tahun 1918, Darsono diangkat menjadi propagandis resmi SI sedangkan Semaun diangkat menjadi Komisaris wilayah Jawa Tengah. Di dalam partai SI, Semaun dan Darsono berusaha meningkatkan pengaruhnya agar SI menjadi partai yang lebih radikal.

Social Democratische Arbeideispartij (SDAP) di Belanda mengumumkan sebagai Partai Komunis Belanda (CPN). Pada anggota ISDV yang berkebangsaan Eropa mengusulkan agar ISDV mengikuti jejak itu. Pada perkembangannya, pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia, dan kemudian pada bulan Desember 1920 diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada organisasi dengan nama baru tersebut, Semaun didaulat menjadi ketua, Darsono sebagai wakil, Bergsma sebagai sekretaris dan Sugono sebagai anggota pengurus.

Komintern yang berdiri pada tahun 1919 dan bertujuan memberikan program komunisnya di Asia mengalami banyak kegagalan. Lenin menyatakan bahwa Asia garis politik komintern harus bekerjasama dengan kaum borjuis nasional (kaum terpelajar yang memimpin pergerakan Nasional) dan menggunakan organisasi rakyat terjajah. Kemudian pada tahun 1920, PKI bergabung dengan Kmintern.

Di SI sendiri, mulai terjadi perpecahan antara golongan kanan dan kiri yang disebabkan adanya perbedaan padangan dan tujuan. Pemimpin golongan kiri diantaranya Semaun, Alimin dan Darsono yang berbasis di Semarang. Sedangkan golongan kanan dipimpin oleh Abdul Muis, Agus Salim dan Suryoranoto yang berbasis di Yogyakarta. Golongan ini kemudian mendirikan Revolutionnaire Vak-Centrale (RVC) yang berkedudukan di Semarang.

Pada tahun 1922, terjadi pemogokan besar - besaran yang melibatkan SI dan PKI. Abdul Muis, Tan Malaka dan Bergsma ditangkap dan diasingkan sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan pada tubuh PKI. Semaun segera mengisi kekosongan kepemimpinan di PKI. Ia berusaha memperbaki hubungan antara SI dan PKI, namun akhirnya gagal karena adanya peraturan Disiplin Partai yang disahkan di Madiun pada Februari tahun 1923 oleh Cokroaminoto.

PKI selanjutnya menggerakkan kubu SI-Merah atau golongan kiri menandingi SI-Putih pimpinan Cokroaminoto. Pada kongres PKI bulan Maret 1923 diputuskan untuk mendirikan SI-Merah ditempat yang terdapat SI-Putih. Untuk membedakannya, maka SI golongan kiri menamakan dirinya sebagai Sarekat Rakyat pada bulan April 1924. Mulai saat itu pendidikan komunis dilakukan secara intensif.

PKI tumbuh menjadi partai politik dengan massa yang besar. Namun, jumlah anggota intinya sedikit sehingga kurang dapat mengontrol dan menanamkan disiplin pada anggotanya. Akibatnya, pada akhir tahun 1924 berapa cabang Sarekat Rakyat menjalankan aksi terornya sendiri - sendiri. Hal ini mengakibatkan munculnya perasaan anti komunis pada masyarakat Islam dan tindakan tegas dari Belanda. Pada Desember 1924 di Yogyakarta, para pemimpin PKI berinisiatif untuk menggabungkan Sarekat Rakyat dalam PKI.

PKI telah bertransformasi menjadi partai yang besar sehingga pada tahun 1926, melakukan pemberontakan kepada pemerintah Belanda. Pemberontakan dirancang oleh Sarjono, Budi Suciarto dan Sugono. Tokoh lain seperti Tan Malaka tidak menyetujui adanya tindakan tersebut, namun Alimin dan kawan - kawannya tetap melakukan persiapan tersebut.

Pemberontakan meletus pada bulan November 1926 di Batavia. Disusul di daerah - daerah lain seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam satu hari pemberontakan di Batavia dapat diredam, sedangkan dalam seminggu pemberontakan di seluruh Jawa dapat dihentikan. Di Sumatera, pemberontakan meletus pada tanggal 1 Januari 1927, namun pemberontakan ini dapat diredam dalam tempo tiga hari. Akhirnya puluhan ribu pengikut PKI ditangkap dan dipenjara. Sebagian ada juga yang diasingkan ke Papua, Tanah Merah dan Digul Atas. Sejak pemberontakan - pemberontakan yang dilakukan PKI, imbasnya PKI mengalami penindasan oleh pemerintah Belanda dan sama sekali tidak dapat bergerak.

Selama hampir sepuluh tahun selanjutnya, Komintern mengirimkan Musso pada bulan April 1935. Dengan bantuan Joko Sujono, Pamuji dan Achmad Sumadi mendirikan PKI Illegal. Musso dikirimkan untuk memberlakukan kebijakan baru yang diberi nama Doktrin Dmitrov. Georgi Dmitrov merupakan gerakan komunis harus bekerjasama dengan kekuatan manapun juga. Musso berpendapat bahwa dengan pandangan ini pemerintah kolonial dapat melunakkan sikapnya terhadap kaum Komunis Indonesia. Namun, harapan tersebut tak dapat direalisasikan hingga Jepang datang ke Indonesia. Bahkan pada tahun 1936, Musso meninggalkan Indonesia lagi. Akhirnya organisasi PKI kemudian disalurkan melalui Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang dipimpin Amir Sjarifuddin.
Biografi Snouck Hurgronje

Biografi Snouck Hurgronje

Cristian Snouck Hurgronje lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda dan wafat pada tanggal 26 Juni 1936 di Leiden, Belanda. Ia merupakan anak keempat dari pasangan pendeta JJ. Snouck Hurgronje dan Anna Maria. Ia merupakan seorag orientalis (ahli ketimuran) yang sangat ahli agama Islam, ahli Bahasa Arab, ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia dan merupakan penasihat Belanda dalam masalah keislaman.

Saat ia berusia 18 tahun, Snouck Hurgronje masuk ke Universitas Leiden pada fakultas Teologi, selanjutnya ia berpindah ke fakultas sastra jurusan Arab. Snouck Hurgronje mendapatkan gelar doctor bidang sastra Semit pada tahun 1880 dan mengajar para calon pegawai di Indonesia (indologie) di Leiden. Selang empat tahun, ia kemudian pindah ke Mekkah untuk benar - benar belajar bahasa Arab dan Islam. Pada akhir tahun 1884, Snouck Hurgronje datang ke Jeddah dan tinggal selama 5 bulan. Selanjutnya berpindah ke Mekkah dan tinggal selama tujuh bulan. Selama di Mekkah ini, ia sengaja memilih diluar musim haji sehingga ia bisa leluasa membicarakan Islam dengan para ulama di Arab. Selain itu ia juga datang dengan maksud melihat koleksi buku dan naskah yang ada disana.

Selama di Mekkah, Snouck Hurgronje mengganti namanya menjadi Abdul Gaffar dan tinggal bersama Aboe Bakar Djajadiningrat yang berasal dari Aceh yang kebetulan tinggal sementara di Mekkah. Dalam surat kepada seorang gurunya, Theodor Noldeke, seorang ahli islamologi Jerman, Snouck Hurgronje berujar bahwa ia hanya idhar al-islam atau islam secara lairiah saja. Ia juga menyebutkan, tindakannya atas dasar untuk menipu orang Indonesia.

Selama di Mekkah, ia melihat umat Islam Hindia Belanda yang ia temui terutama dari Aceh memiliki sifat fanatik terhadap perlawanan terhadap Belanda. Karena hal itulah muncul niat yang kuat untuk melihat secara langsung keadaan Hindia Belanda. Snouck Hurgronje kembali ke Leiden pada tahun 1885. Pada tahun 1887, ia menulis surat kepada Pemerintah Belanda agar diberi izin pergi ke Hindia Belanda dalam rangka membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam menelaah lebih lanjut agama Islam selama dua tahun. Permohonan tersebut disetujui pada tahun 1889.

Pada tahun 1889, Snouck Hurgronje berangkat ke Indonesia dengan tujuan utama meneliti Aceh. Ia juga sempat menetap di Batavia untuk meneliti Islam Jawa. Selama di aceh pada tahun 1891-2, ia meneliti Aceh pada bidang pengaruh Islam terhadap ketatanegaraan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Metode yang dipakai adalah metode yang sama dengan di Mekkah.

Pada tanggal 15 Maret 1891, ia diangkat menjadi penasehat bahasa timur dan hukum Islam. Pada tanggal 9 Juli, Snouck Hurgronje pergi ke Aceh dan menetap di Kutaraja. Selama setahun ia berada di Aceh kemudian pada tanggal 4 Februari 1892, ia kembali ke Batavia. Berikutnya,pada tahun 1899, Snouck Hurgronje diangkat menjadi penasehat urusan Pribumi dan Arab.

Snouck Hurgronje memperingatkan Belanda untuk berhati - hati dengan Islam. Ia menentang harapan bahwa kaum muslim akan pindah ke agama Kristen secara besar - besaran. Snouck Hurgronje juga meramalkan pengaruh Islam akan mendominasi Nusantara. Pandangan Snouck Hurgronje terhadap Islam kemudian direalisaskian dalam kebijakan penanganan masalah - masalah Islam seperti kebebasan dalam bidang agama, melaksanakan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas segala yang menimbulkan pemberontakan. Snouck memperingatkan Belanda untuk tetap memperhatikan budaya warisan nenek moyang Indonesia sendiri.

Pengaruh Snouck Hurgronje terhadap kebijakan pemerintahan Kolonial Belanda
Posisi Snouck Hurgronje sebagai penasihat dalam pemerintahan Hindia Belanda terealisasikan dalam kebijakan - kebijakan Hindia Belanda, diantaranya :

1. Bidang Agama
Pengaruh pada bidang agama terlihat pada netralitas agama, ordonasi perkawinan, peraturan haji, kebijakan tarekat dan pan Islam serta kebijakan - kebijakan lain - lain.Yang dimaksud netralisasi dalam agama adalah pemerintah Belanda memberikan kebebasan dalam segala pelaksanaan diantaranya ibadah haji. Ordonasi perkawinan adalah pengaturan hukum pada perkawinan yang semula didasarkan pada agama kemudian pemerintah juga ikut campur dengan mengeluarkan Rancangan UU Perkawinan pada tahun 1937 yang berisi pencatatan perkawinan di catatan sipil, istri diwajibkan hanya satu (no poligami) dan perceraian dilakukan melalui pengadilan.

Kebijakan lain dari Snouck Hurgronje adalah pengawasan kas masjid agar tidak digunakan pada hal - hal membahayakan. Selain itu pemerintah Belanda juga selektif dalam memberangkatkan haji, tidak semua orang diperbolehkan berangkat haji. Orang - orang berjiwa fanatik dan pemberontak dilarang berhaji pada saat itu.

2. Bidang Sosial Kemasyarakatan
Snouck berusaha memunculkan kembali hukum adat. Ia berpendapat bahwa sebenarnya yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat bukan hukum Islam. Hukum Islam dapat berlaku di Nusantara apabila telah dianggap menjadi hukum adat dan bukan sebagai hukum Islam.

3. Bidang Pendidikan
Snouck Hurgronje melakukan pengaruh pada bidang pendidikan yaitu dengan melakukan ordonasi pada guru dan sekolah liar.
  • Ordonasi Guru
    Ordonasi guru pertama kali dilakukan pada 1905 yang mewajibkan guru untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum mengajar. Ordonasi kedua keluar pada tahun 1925 yang mewajibkan guru melapor diri pada pemerintah. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi hal - hal yang tidak diinginkan oleh Belanda. Berbagai reaksi muncul terkait Ordonasi Guru seperti pada Kongres Al-Islam tahun 1926 dan Kongres XVII Organisasi Muhammadiyah pada tahun 1928. Selain penolakan dari pribumi, ordonasi guru juga muncul dari pihak Belanda sendiri.
  • Ordonasi Sekolah Liar
    Pada politik etis, mulai banyak sekolah - sekolah yang berdiri atas dana dari pemerintah Belanda. Namun ternyata, animo besar masyarakat bereaksi sangat kuat. Mereka mendirikan sekolah - sekolah swasta pribumi sendiri yang kemudian disebut sekolah liar. Pada perkembangannya, banyak penentang - penentang Belanda yang bersikap non kooperatif dan menolak kolonialisme. Maka dari itu, untuk mengontrol hal tersebut diberlakukanlah ordonasi pengasan sekolah liar pada tahun 1923.

    Ordonasi ini diberlakukan dengan mewajibkan untuk lapor pada sekolah - sekolah liar. Karena banyaknya penolakan Ordonasi Sekolah Liar, maka pada pertengahan Februari 1933, ordonasi ini ditarik kembali oleh Belanda.
4.  Bidang Politik
Pada bidang politik, Belanda menolak tegas kepada fanatisme dan pan Islamisme. Unsur Islam harus diwaspadai dan diawasi secara ketat. Kebijakan - kebijakan yang menyerang Islam kemudian dianggap menentang kebebasan beragama.
Cara Merawat Sepatu Wanita Murah agar Lebih Tahan Lama

Cara Merawat Sepatu Wanita Murah agar Lebih Tahan Lama

Sepatu wanita murah dan sepatu wanita berkualitas merupakan kalimat yang bisa dibilang kontradiktif. Sebab, secara logika, kualitas sebuah produk akan setara atau berbanding lurus dengan harganya. Namun begitu, jika dalam membeli kita benar-benar jeli, tak menutup kemungkinan juga, bisa mendapatkan sepatu wanita murah tetapi juga tetap berkualitas.
Nah, salah satu tips mendapatkan sepatu wanita murah dan berkualitas, ialah dengan melakukan pembelian secara konvesional (tidak membeli online). Hal ini dikarenakan Anda bisa melihat secara langsung kualitas jahitan serta bahan sepatu. Belum lagi jika toko tersebut tidak mematok harga mati sehingga Anda bisa menawar harga sepatu wanita murah tersebut dengan harga serendah rendahnya.

Perawatan Sepatu Wanita Murah agar Lebih Awet
Setelah Anda mendapatkan sepatu wanita murah dan berkualitas yang diinginkan, maka  sekarang saatnya mencari tahu tentang cara merawat sepatu tersebut agar tahan lama atau awet. Untuk mengetahui lebih jelas, simak ulasan berikut ini!

  1. Hindari Menumpuk Sepatu

Tidak diragukan lagi jika menumpuk sepatu akan merusak sepatu yang berada pada tumpukan terbawah. Maka dari itu, sangat disarankan untuk menyimpan sepatu wanita murah di dalam rak khusus.

Selain mempermudahkan Anda saat mengambil sepatu, ruangan  pun akan tampak rapi. Letakkan juga kapur barus atau silica gel di dalam rak khusus sepatu tersebut guna menghindari jamur.

Jika terdapat beberapa sepatu wanita murah yang jarang Anda gunakan, lebih baik letakan sepatu-sepatu tersebut di dalam kotak kardus atau box supaya terhindar dari debu.

  1. Jauhkan dari Paparan Matahari Langsung

Saat Anda menjemur sepatu wanita murah, hindari sinar matahari langsung. Hal ini dikarenakan, paparan matahari akan membuat warna sepatu wanita murah menjadi cepat pudar dan merusak bentuk aslinya.

  1. Jangan Mencuci Sepatu Wanita Murah dengan Mesin Cuci

Mencuci sepatu dengan mesin cuci akan membuat sepatu berkerut dan rusak. Sebaiknya, Anda mencucinya dengan deterjen dan sikat agar sepatu wanita murah lebih tahan lama.

  1. Gunakan Baking Soda

Untuk menghilangkan bau pada sepatu wanita murah, Anda dapat menggunakan baking soda. Pada malam hari, taburkan baking soda di dalam sepatu. Lalu keesokan harinya, bersihkan taburan tersebut, niscaya sepatu wanita murah Anda sudah tak bau lagi.

  1. Jika Kaki Mudah Berkeringat, Sebaiknya Menggunakan Bedak

Pastikan kaki Anda dalam keadaaan kering sebelum menggunakan sepatu wanita murah dan berkualitas. Kemudian taburkan bedak tabur yang biasa digunakan untuk mengatasi biang keringat pada kaki. Hal ini dilakukan untuk menjaga kaki tetap segar serta kering.

  1. Jangan Menggunakan Sepatu untuk Selang Waktu yang Lama

Tahukah Anda jika sebelum digunakan kembali, sepatu wanita murah memerlukan waktu  24 jam untuk mendapatkan sirkulasi udara? Maka dari itu, gunakan sepatu yang berbeda untuk hari berikutnya.

  1. Pastikan Sepatu Selalu Kering

Sebelum menggunakan sepatu atau meletakannya ke dalam tempat penyimpanan, kondisikan sepatu wanita murah Anda dalam keadaan kering. Bila sepatu Anda lembab karena hujan atau keringat, Anda dapat membiarkannya terkena angin selama beberapa saat hingga kering.  

  1. Jangan memakai High Hell Saat Menyetir

Ketika menyetir mobil, sebaiknya Anda menggunakan sandal, bukannya high heels.  Jika Anda memakai high heels saat menyetir, sepatu high heels Anda akan cepat rusak karena tekanan yang terjadi secara terus menerus saat Anda menginjak rem mobil.  

Nah, itulah cara merawat sepatu wanita murah agar lebih tahan lama. Silakan Anda coba terapkan kedelapan tips tersebut dan buktikan sendiri hasilnya.
Batu Pipisan

Batu Pipisan

Batu pipisan dan penggilingan (gandhik) merupakan alat yang berfungsi untuk menghaluskan ramuan obat atau jamu. Pada beberapa relief di candi Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, terdapat relief yang menggambarkan orang yang membuat jamu. Peralatan ini juga dimanfaatkan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah. Hingga saat ini, batu pipisan dan gandhik belum pernah ditemukan memiliki hubungan dengan masa prasejarah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara kronologis sangat dimungkinkan batu pipisan dan gandhik baru adapada zaman klasik yaitu pada zaman kerajaan Sunda Kuno. Penyebaran pipisan bisa dikatakan merata selain di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, namun juga di wilayah lain di Nusantara, mengingat fungsi dari pipisan yang sangat erat kaitannya dengan keseharian suatu peradaban masyarakat. Pipisan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm.
Undang - Undang Agraria 1870

Undang - Undang Agraria 1870

Pada tahun 1870, Hindia Belanda memasuki era masa ekonomi liberal yang menggantikan politik kolonial konservatif, yaitu disahkannya Undang - Undang Agraria (Agrarische Wet) yang dikeluarkan Parlemen Belanda yang menandakan kebebasan swasta dalam mengelola tanah - tanah di Hindia Belanda. Undang - Undang Agraria 1870 bertujuan untuk melindungi hak milik tanah dari para petani dan pemodal asing, memberi peluang kepada pihak swasta untuk menyewa tanah milik pribumi, dan membuka kesempatan kerja pada penduduk Indonesia terutama kaum buruh yang tidak memiliki tanah.

Dalam Undang - Undang Agraria 1870 dijelaskan bahwa Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. Tanah dapat disewakan maksimal selama 75 tahun. Yang disebut tanah milik pemerintah adalah hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah administratif desa, dan tanah milik adat. Sedangkan tanah penduduk adalah semua tanah ladang, sawah, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk.
Berikut ini adalah ketentuan Undang - Undang Agraria
  1. Sistem kepemilikan tanah dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanah rakyat dan tanah pemerintah
  2. Tanah rakyat dibedakan atas tanah yang bersifat bebas dan tanah desa atau tanah yang sifatnya tidak bebas dan digunakan untuk keperluan bagi penduduk. Berdasarkan aturan - aturan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan perkebunan tebu, tanah rakyat boleh disewakan selama 5 tahun kepada bangsa asing, tetapi tidak boleh dijual.
  3. Tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat dan dapat dijual menjadi hak milik atau disewakan untuk perkebunan dalam jangka waktu 75 tahun. Perkebunan tebu yang semua dikelola oleh pemerintah dialihkan kepada swasta.

Pengusaha swasta diperkenankan menyewa tanah seluas - luasnya dalam rangka menanamkan modal. Kebebasan dan keamanan pengusaha dijamin oleh pemerintah Hindia Belanda. Hanya orang Indonesialah yang berhak memiliki tanah sedangkan swasta asing hanya diperbolehkan menyewa tanah dari pemerintah selama 75 tahun yang diperuntukkan dalam rangka membuka perkebunan. Masa ini kemudian dikenal dengan nama "Politik Pintu Terbuka" atau dikenal juga Open Door Policy.

Jenis perkebunan yang dibuka diantaranya tebu, kopi, tembakau, kina, kopra dan lain - lain. Dalam rangka memperlancar jalannya pertanian di Indonesia, pemerintah selanjutnya membangun waduk - waduk, saluran irigasi, jalan raya, rel kereta api dan dermaga pelabuhan. Untuk membangun proyek - proyek tersebut, pemerintah Belanda mengerahkan tenaga pribumi yang dipekerjakan dengan sistem kerja rodi. Hal tersebut membawa kesengsaraan pada pihak rakyat Indonesia.

Terlebih, pada tahun 1885 ketika harga - harga komoditas turun karena daerah - daerah di Eropa mulai menanam dan memproduksi gula sendiri. Karena itu pada tahun 1885 - 1990 merupakan masa krisis perkebunan. Kemudian pada akhir abad ke 19, muncullah kritik - kritik mengenai kekejaman terhadap praktik liberalisme yang dianggap gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat jajahan.
Sejarah Tanam Paksa di Indonesia

Sejarah Tanam Paksa di Indonesia

Sistem Tanam Paksa atau dikenal dengan nama Cultuurstelsel adalah peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal van den Bosch pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan setidaknya 20 % tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti tebu, nila, dan kopi. Hasil pertanian tersebut kemudian dijual kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. Sedangkan setiap penduduk desa yang tidak memiliki tanah diharuskan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda selama 75 hari setiap tahun atau 20% dari 365 hari. Hal tersebut semacam pengganti pajak yang diwajibkan setiap rakyat.

Namun, pada kenyataannya, aturan sistem tanam paksa pada prakteknya banyak terjadi kecurangan. Pada kenyataanya seluruh tanah milik warga diharuskan ditanami komoditi ekspor dan hasilnya diserahkan kepada Belanda seluruhnya. Tanah untuk Tanam Paksa yang pada aturan awal merupakan tanah bebas pajak, pada kenyataannya juga ditarik pajak. Sedangkan warga yang tidak memiliki tanah, yang seharusnya hanya bekerja selama 75 hari pada kenyataannya harus bekerja selama setahun penuh pada lahan pertanian milik Belanda.

Sejarah Tanam Paksa 
Pada tahun 1830, pemerintah Belanda hampir bangkrut setelah mengalami masa - masa perang yaitu Perang Diponegoro di Jawa dan perang - perang di Eropa diantaranya pemecahan wilayah Belgia dari negara Belanda. Untuk menyelamatkan keadaan kas Belanda, diangkatlah Johanes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas utama mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang negara. Maka dari itu, van den Bosch dalam penerapan Sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel yang memfokuskan pada komoditas paling laku di dunia yaitu komoditi - komoditi ekspor seperti kopi, tebu dan nila.


Tanam Paksa sendiri diterapkan secara bertahap pada tahun 1830 hingga 1835. Tanam Paksa baru sepenuhnya berjalan di Jawa pada tahun 1840. Adanya tanam paksa diawali dari anggapan pemerintah Belanda yang menganggap pemerintah desa di Jawa memiliki hutang sewa tanah yaitu sekitar 40% dari hasil utama desa. Selanjutnya, van den Bosch menerapkan kewajiban penanaman komoditi ekspor pada 20% atau seperlima setiap tanah milik warga serta kewajiban bekerja selama 75 hari bagi mereka yang tidak memiliki tanah. Dengan menjalankan aturan ini, pemerintah desa akan mampu melunasi hutang pajak tanah. Apabila pembayaran hutang melalui pajak tersebut melebihi hutang yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada desa, namun jika kurang, desa wajib membayarnya. 

Berikut ini adalah aturan sistem tanam paksa :
  1. Setiap penduduk diwajibkan menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami komoditas ekspor
  2. Tanah yang disediakan oleh warga dibebas pajakkan oleh pemerintah
  3. Hasil panen harus diberikan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang semestinya dibayar, kelebihan tersebut dikembalikan kepada rakyat.
  4. Tenaga dan waktu panen yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi masa penanaman padi atau lebih dari 3 bulan.
  5. Mereka yang tidak memiliki tanah, diwajibkan bekerja selama 75 hari atau seperlima dari 1 tahun di perkebunan milik pemerintah
  6. Jika terjadi kerusakan atau gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
  7. Pelaksanaan tanam paksa sepenuhnya diawasi oleh kepala desa.
Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan Tanam Paksa sangat menyimpang. Berikut ini adalah pelaksanaan tanam paksa :
  1. Jatah tanah untuk penanaman tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi bagi tanah yang subur
  2. Rakyat lebih memperhatikan tanaman ekspor daripada sawah dan ladang sendiri
  3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih dari 1/5 tahun
  4. Waktu pelaksanaan penanaman melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman - tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus menerus
  5. Kelebihan hasil panen yang seharusnya dikembalikan kepada masyarakat pada kenyataannya tidak dikembalikan
  6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani/rakyat
Dalam pelaksanaanya, Tanam Paksa banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan. Penyimpangan tersebut terjadi karena penguasa lokal yang tergiur dengan cultuur procentenCultuur procenten atau prosenan tanaman adalah hadiah yang diberikan pemerintah kepada pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi, kepala desa) yang didapatkan setelah memberikan hasil panen melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagi orang Jawa, Cultuurstelsel sangat menyengsarakan rakyat. Bahkan pernah terjadi bencana kelaparan yang hebat di Cirebon (1844), Demak (1848) dan Grobogan (1849). Bencana kelaparan tersebut mengakibatkan tingkat kematian meningkat. Adanya bencana kelaparan mengundang reaksi baik dari rakyat Indonesia sendiri maupun orang Belanda. Berbagai daerah kemudian melakukan perlawanan secara sporadis dan tidak terorganisir. Dari pihak Belanda, kaum liberal dan humanis menentang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa.

Jenis tanaman yang ditanam pada masa Tanam Paksa adalah tebu dan nila, dua komoditas terpenting dalam perdagangan Belanda. Tebu merupakan bahan pembuat gula sedangkan nila merupakan pewarna kain. Pada abad ke 19, ilmu pengetahuan mengenai pewarna belum berkembang, maka dari itu masih menggunakan bahan dari nila. Komoditi yang tak kalah penting adalah kopi. Dari kopi dan gula, pemerintah Belanda mendapat banyak keuntungan. Pemerintah Belanda bahkan memberikan perhatian yang serius terhadap kedua komoditas ini. Laba yang diperoleh Belanda mencapai puncaknya pada 1830-1840. Namun sesudah 1850 mulai terjadi pengendoran. Rakyat Belanda yang ada di Eropa kurang begitu mengetahui mengenai keadaan tanah kolonial di Hindia Belanda dikarenakan kendala komunikasi.  Ketika mereka mengetahui, barulah muncul berbagai reaksi dari orang - orang Belanda.

Akibat Sistem Tanam Paksa
Akibat diberlakukannya sistem Tanam Paksa sangat beragam, berikut adalah beberapa uraiannya :
  • Banyaknya tanah yang terbengkalai sehingga menyebabkan gagal panen
  • Rakyat semakin menderita
  • Wabah penyakit merajalela
  • Bahaya kelaparan dibeberapa tempat
Akibat gagal panen, rakyat Indonesia menderita kemiskinan yang berkepanjangan. Disisi lain, bagi Belanda, Sistem Tanam Paksa merupakan ladang subur bagi kas Belanda. Lambat laun hutang Belanda dapat ditutupi. Kas yang kosong mulai terpenuhi bahkan mengalami surplus.

Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa
Sistem Tanam  Paksa ternyata menimbulkan berbagai reaksi di kalangan orang Indonesia maupun Belanda. Berikut ini adalah tokoh - tokong yang bereaksi keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa :

1. Golongan Pendeta
Pelopor pendeta yang menentang adanya praktek tanam paksa adalah Baron van Hovel. Ia adalah seorang pendeta. Setelah kembali ke negerinya, ia kemudian menjadi anggota parlemen. Kelompoknya selanjutnya memperjuangkan nasib tanah jajahan. Pada akhirnya, timbul kecaman dari golongan ini agar pemerintah menghapus praktek tanam paksa. Setelah 40 tahun berlangsung barulah tanam paksa terhenti yaitu pada tahun 1870.

2. Golongan Liberal
Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, yaitu
  • Douwes Dekker yang membuat buku berjudul Max Havelaar. Ia menyamarkan namanya di buku tersebut dengan nama Multatuli. Dalam bukunya, Douwes Dekker mengkritik kebijakan Tanam Paksa dan menuntut agar pemerintah Belanda memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Ia mengusulkan untuk memberikan balas budi kepada bangsa Indonesia. Balas budi atau yang kemudian hari disebut politik etis tersebut tercantum dalam langkah - langkah sebagai berikut
    - Pendidikan (edukasi)
    - Membangun saluran pengairan (Irigasi)
    - Memindahkan penduduk ke daerah yang jarang penduduknya (Imigrasi)
  • Frans van de Pute merupakan seorang yang mengarang buku berjudul Suiker Constracten (Kontrak Kerja). Dalam buku tersebut, de Pute mengkritik sistem Tanam Paksa yang dianggap mematikan usaha perkebunan swasta di Hindia Belanda. 
Penghapusan Sistem Tanam Paksa
Karena adanya tuntutan dari berbagai kalangan, pemerintah Belanda mulai terpojok dan mulai memikirkan untuk melepaskan koloninya dari sistem Tanam Paksa. Disisi lain, pemerintah Belanda sangat mengandalkan sistem Tanam Paksa guna memenuhi kasnya. Maka dari itu, Belanda kemudian menghapuskan secara bertahap sistem tanam paksa dimulai dari daerah - daerah yang kurang begitu berpengaruh. Di wilayah Sumatera Barat, mulai tahun 1847, mulai lepas dari Tanam Paksa kopi. Pada tahun 1860, penanaman lada dihapus. Pada tahun 1865 penanaman nila dan teh dihapus. Yang terakhir, pada tahun 1870 semua tanaman pada kebijakan tanam paksa dihapus kecuali di wilayah Priangan.

Pengaruh Positif Tanam Paksa Bagi Indonesia
Meskipun sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, namun ada sisi positif yang dapat diambil dari Tanam Paksa yang dilakukan Belanda, diantaranya :
  • Terbukanya lapangan pekerjaan
  • Rakyat mulai mengetahui tanaman - tanaman baru terutama jenis tanaman ekspor
  • Rakyat mengenal cara menanam dan sarana prasaran penunjang pertanian
Biografi Van Den Bosch

Biografi Van Den Bosch

Johannes Graaf Van den Bosch lahir di Herwijnen, Lingewaal, 1 Februari 1780 dan meninggal di Den Haag pada tanggal 28 Januari 1844 pada usianya yang ke 63 tahun. Ia merupakan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke 43 menggantikan Van Der Capellen yang dianggap tidak menguntungkan bagi Hindia Belanda. Van den Bosch memerintah pada tahun 1830-1834. Pada masa pemerintahannya, ia mengeluarkan kebijakan Tanam Paksa / Cultuurstelsel yang sebelumnya hanya menjadi konsep kajian oleh Belanda. Dengan diberlakukannya Cuulturstelsel ini membuat kas Belanda kembali penuh setelah sebelumnya terjadi perang di Eropa maupun di wilayah Nusantara (terutama Jawa dan Sumatera).

Van den Bosch, sampai di Jawa pada tahun 1797 sebagai seorang letnan yang kemudian pangkatnya naik menjadi kolonel. Pada tahun 1810, ia sempat dipulangkan ke Belanda setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Herman Willem Daendels. Pada bulan November 1813, Van den Bosch diangkat kembali menjadi kolonel di ketentaraan sebagai Panglima Maastricht di Belanda. Selama di Belanda, Van den Bosch banyak membantu menyadarkan warga Belanda atas kemiskinan akut yang dialami orang Belanda di wilayah koloni. Pada tahun 1827, ia diangkat menjadi jenderal komisaris dan ditugaskan kembali ke Batavia dan menjabat menjadi Gubernur Jenderal pada tahun 1830. Setelah lima tahun menjabat, Van den Bosch kembali ke Belanda. Ia secara sukarela pensiun pada tahun 1839.

Kebijakan Tanam Paksa
Kebijakan Tanam Paksa merupakan sistem yang digunakan untuk mengisi kas Belanda yang sedang kosong pada tahun 1830 setelah berakhirnya Perang Jawa (1825-1830) yaitu pada perlawanan pemberontakan Diponegoro. Peperangan juga timbul di Eropa yaitu pemberontakan Belgia yang ingin memisahkan diri dari Belanda pada pemerintahan Willem I. Kas Belanda kosong baik di Belanda maupun di Hindia Belanda. Dalam keadaan darurat ini, Van Den Bosch menawarkan pelaksanaan sistem Cultuurstelsel kepada Willem I. Van Den Bosch optimis dengan diberlakukannya sistem ini akan menutup hutang serta kas Belanda yang kosong.

Pada saat awal Cultuurstelsel dijalankan, Van Den Bosch memperkenalkan berbagai tanaman kepada penduduk. Tanaman tersebut adalah tanaman ekspor dan tanaman dengan masa panen tahunan seperti tebu, nila, tembakau, dan tanaman keras seperti kopi, teh, kina dan kayu manis. Wilayah seperti seperti Pekalongan, Tegal, Jepara, Rembang, Madiun, Pasuruan dan Surabaya ditanami tebu. Pada penanaman ini kemudian dikembangkan pula fasilitas lain seperti irigasi, jalan raya, rel kereta api, dan sarana prasarana lain yang mendukung sistem ini. Dari eksploitasi kebijakan yang dilakukan Van Den Bosch, kas Belanda sedikit demi sedikit terpenuhi. Cultuurstelsel membuat kas Belanda menerima 823 juta gulden dari Hindia Belanda pada tahun antara 1831 dan 1877. Sebagian penghasilan ini digunakan untuk melunasi hutang VOC dan Belanda, serta biaya perang. Sisi positif dari penerapan Cultuurstelsel ini adalah bertambahnya keanekaragaman hayati serta dikenalkannya teknologi pertanian dari Belanda kepada pribumi.
Biografi Untung Surapati

Biografi Untung Surapati

Nama Asli     : Surawiraaji
Tempat Lahir : Bali, 1660
Istri                : Raden Ayu Gusik Kusuma
Jumlah Anak : 3 Orang
                        - Raden Pengantin
                        - Raden Surapati
                        - Raden Suradilaga
Meninggal    : 5 Desember 1706

Untung Surapati lahir pada tahun 1660 dan meninggal pada tanggal 5 Desember 1706 di Bangil, Jawa Timur, Hindia Belanda. Untung Surapati merupakan Pahlawan Nasional dan telah ditetapkan melalui S.K. Presiden no. 106/tk/1975 pada tanggal 3 November 1975.

Belum diketahui secara pasti bagaimana masa kecil Untung Surapati. Untung Surapati memiliki nama asli Surawiroaji. Umumnya ia diketahui merupakan bangsawan Bali yang diculik dan dijadikan budak oleh VOC. Untung Surapati ditemukan oleh Kapten van Beber yang kemudian dibeli oleh Edelaar Moor dan diberinya nama "Untung" karena ia dianggap budak yang memberikan keberuntungan. Saat menginjak umur 20 tahun, ia kedapatan tanpa ijin menikahi putri dari Moor, yang bernama Suzanne, seorang putri periwira Moor yang selama ini merawatnya. Ia kemudian dipenjara atas tindakannya. Didalam penjara, Untung tidak diam. Ia berusaha untuk dapat meloloskan diri dari penjara dengan menyatukan para napi hingga usahanya tersebut membuahkan hasil dan ia berhasil kabur.

Setelah bebas dari penjara, ia membentuk pasukan pemberontak Belanda. Rasa anti-VOC yang selama ini dipendamnya karena melihat penderitaan rakyat menimbulkan rasa amarah yang sangat kuat untuk melakukan penyerangan kepada VOC. Pasukan pemberontakan bertambah banyak dan banyak wilayah - wilayah VOC berhasil direbut di sekitar Jawa Barat. VOC yang kewalahan kemudian mengajak melakukan perundingan dengan menawarkan jabatan kepadanya. Untung menerimanya dengan dalih untuk mempelajari strategi VOC.

Pada tahun 1683, VOC mampu mengalahkan Kesultanan Banten yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kekalahan tersebut memaksa putra mahkota Pangeran Purbaya melarikan diri ke Gunung Gede. Namun, pada perkembangannya, ia menyerah kepada VOC dengan syarat yang menjemputnya adalah orang pribumi suruhan VOC. Kapten Ruys (Pemimpin Benteng Tanjungpura) kemudian memerintah Untung untuk membawa Pangeran Purbaya ke Tanjungpura. Tiba - tiba, pasukan Vaandrig Kuveler datang dan memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung yang menyaksikannya tak terima dengan hal tersebut. Istri Pangeran Purbaya, Gusik Kusuma meminta kepada Untung untuk mengantarnya ke Kartasura, Mataram. Untung kemudian menjadi buronan kembali setelah kembali berulah dengan menghancurkan pasukan Jacob Couper di Desa Rajapalah.

Ketika melewati Kesultanan Cirebon, terjadi kesalahpahaman antara Untung dan Surapati (anak dari Sultan). Keduanya berkelahi. Setelah diadili, ternyata yang bersalah adalah Surapati. Surapati kemudian dihukum mati, dan gelarnya diberikan kepada Untung dan kemudian namanya menjadi  Untung Surapati.

Setibanya di Kartasura, Untung kemudian menyerahkan Raden Ayu Gusik Kusuma kepada ayahnya, Patih Nerangkusuma. Nerangkusuma adalah orang yang sangat anti VOC sekaligus Patih di Mataram. Nerangkusuma kemudian menikahkan Raden Ayu Gusik Kusuma dengan Untung Surapati. Kapten Francois Tack tiba di Kartasura pada bulan Februari 1686 untuk menangkap Surapati. Amangkurat II, raja Mataram, yang sebelumnya sudah dipengaruhi Nerangkusuma kemudian berpura - pura membantu VOC. Ketika pertempuran terjadi, pasukan VOC diserang oleh Mataram. Sebanyak 75 orang VOC tewas. Kapten Tack tewas ditangan Untung Surapati dan sisa dari pasukan VOC yang hidup melarikan diri ke benteng mereka.


Karena Amangkurat II takut penghianatannya terbongkar, maka ia memberikan mandat kepada Untung Surapati untuk menyingkir ke Jawa Timur. Untung Surapati pindah ke Jawa Timur setelah berhasil mengalahkan wilayah Pasuruan dibawah bupati Anggajaya bersama Nerangkusuma dan mendirikan Kerajaan Pasuruan. Ia sendiri sebagai rajanya dengan gelar Adipati Arya Wiranegara. Adipati Surabaya sebagai atasan dari Pasuruan tidak membalas perlakuan Untung Surapati karena sebelumnya sudah kenal dengan Untung ketika di Kartasura. Pada tahun 1690, Amangkurat II mengirim pasukan untuk merebut wilayah Pasuruan yang hanya bersifat sandiwara untuk mengelabui VOC. Tentu saja usaha penyerangan ini secara sengaja digagalkan.

Setelah Amangkurat II meninggal pada tahun 1703, terjadi perebutan tahta di Mataram yaitu antara Amangkurat III dan Pangeran Puger. Pangeran Puger kemudian keluar menjadi pemenangnya dan mengangkat dirinya menjadi raja di Mataram dengan gelar Pakubuwana I. Pada tahun 1705, Amangkurat III diusir dari Kartasura dan mencari perlindungan ke Pasuruan. Pada bulan September 1706, VOC bersama Mataram, Madura dan Surabaya yang dipimpin Mayor Goovert Knole menyerang Pasuruan. Untung Surapati akhirnya tewas dalam pertempuran pada 5 Desember 1706.