Wednesday, December 10, 2014

Indonesia dalam Perserikatan Bangsa - Bangsa



A.    Pengertian PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, dalam  bahasa Inggris: United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Nama PBB digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengikat wakil-wakil pihak berseteru kepada prinsip-prinsip piagam Atlantic.
Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Manhattan, New York City. Organisasi ini didanai dari sumbangan dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia, membina pembangunan ekonomi dan sosial, melindungi lingkungan, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. PBB memiliki enam bahasa resmi, yaituArab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.
PBB awal terbentuk dari adanya Atlantic Charter 1 Januari 1942 yang berisi tentang pembicaraan kedua pemimpin Roosevelt dan Churchil. Pembicaraan ini berisi tentang keamanan umum tentang bebas dari rasa takut. Hal itu didasarkan pada ketakutan negara-negara akan serangan bom mendadak dari Jerman dan Jepang. Para pemimpin dari empat negara besar yakni Rusia, Cina, Inggris, AS dengan masing-masing pimpinannya Litvinov, Soong, Churchil, dan Roosevelt menandatangi sebuah deklarasi pada 1 Januari 1942 yang bernama “declaration of the united Nation”
Kemudian dilanjutkan dengan adanya Moscow Declaration 30 Oktober 1943 merupakan deklarasi yang menegaskan untuk memebentuk sebuah organisasi internasional. Kemudian selang beberapa bulan di Washington DC diadakan pula pertemuan yang menghasilkan Dumbarton Oaks Proposal pada tanggal 21 Agustus hingga 28 September 1944. Gagasan pertemuan berasal dari Amerika yang mengundang Rusia, Inggris, dan Cina untuk membicarakan tentang organisasi internasioanl sesudah perang. Kesepakatan yang terjadi yaitu: menyangkut tentang dasar, tujuan, bentuk organisasi, dan lain-lain termasuk pembentukan tentang “dewan keamanan”
Selanjutnya pada Februari 1945 terdapat Konperensi Yalta antara tiga buah negara raksasa yakni Amerika, Inggris, dan Rusia.konerensi Yalta merupakan batu loncatan terakhir kearah pembentukan organisasi dunia. Terakhir terdapat Konperensi San  Fransisco, the United Nation Conference Of International Organization pada April sampai Juni 1945. Konferensi ini dihadiri oleh 50 negara yang menghasilkan piagam organisasi dan stuta perwakilan. Konferensi berakhir pada 25 Juni 1945 dan pada tanggal 26 Juni 1945 keseluruhan piagam ditandatangani oleh 50 negara pesea yang disusul Polandia. Beberapa negara bertuas membuat ratifikasi yang pada akhirnya selesai 24 Oktober 1945 yang oleh majelis umum kemudian disebut sebagai “Hari PBB” atau “the United Nations Day”

B.     Kontribusi PBB kepada Indonesia

a.       Sengketa Indonesia belanda (±1946-1949)
Pada sengketa ini PBB sudah berperan penting dalam membebaskan persengketaan ini. Dari situlah PBB sangat berpengaruh hingga kini. Pada awalnya NICA yang diboncengi oleh belanda yang tidak mengakui negara ini merdeka yang pada akhirnya menimbulkan sengketa.  Hal inilah yang pada akhirnya melibatkan PBB.
Pada tgl 21 juni 1946 ukraina menyampaikan kepada PBB tengtang situasi Indonesia dan meminta PBB agar segera mengirim komisi penyelidik. Selanjutnya mesir mengusulkan kepada dewan keamanan agar pasukan inggris ditarik kembali setelah mengurus tawanan jepang. Namun, semua usulan tersebut ditolak. Selanjutnya India dan Australia mengusulkan agar DK agar sengketa antara Indonesia dan belanda segera diselesaikan dan diselesaikan dengan cara ablitasi. PBB menyetujui dan masalah tersebut agar dimasukan dalam sidang pada 1 Agustus 1947. DK meneriama resolusi yang berisi :
1.      Menyerukan kepada kedua belah pihak agar menghentikan permusuhan
2.      Menyelesaikan perselisihan secara damai
3.      Kedua belah pihak memberikan laporan kepada DK tentang proses penyelesaian.
Rusia dan india mengusulkan agar tentara dari kedua belah pihak untuk ditarik kembali. Kemudian PBB memberiakn tawaran berupa komisi. Dimana komisi terdiri dari dua orang dewan yang dipimpin oleh pihak terpilih. PBB akhirnya membentuk KTN (komisi tiga negara) untuk mengisi komisi tersebut dimana Indonesia diwakili oleh Australia dan Belanda diwakili oleh belgia. Pada awalnya setelah dilakukan KTN berhasil mengorganisir melalui perjanjian, namun keadaan memburuk lagi.  DK mengeluarkan lagi sebuah resolusi yang berisikan agar kedua belah pihak menghentikan permusuhan dan belanda membebaskan tawanan politik termasuk presiden RI.
Berdasarkan pada usul Konferensi New Delhi, 21-223 januari 1949, atas desakan tiongkok, kuba, Norwegia, dan USA. Dk mengeluarkan sebuah resolusi terakhir pada 28 Januari 1949. Resolusi tersebut berbumyi :
1.      DK menyuruh belanda untuk membebaskan tawanan politik tanpa syarat
2.      Mengembalikan pegawai pemeritah ke bekanda
3.      Menyarankan ternetuknya RIS yang berdaulat
4.      Komisi jasa baik PBB untuk PBB diberi tugas untuk membentuk kedua belah pihak dalam melaksanakan resolusi tersebut.

b.      PBB dalam masalah irian barat (UNTEA) (±1951-1963)
Setelah proklamasi kemerdekaan belanda tidak begitu saja membebaskan Irian barat malah akan membentuk  propinsi sebarang laut yang akan membahayakan perdamaian dunia. Pada tgl 1951, USA agar Irian barat diperintah ileh Indonesia dan Belanda. Indonesia mnagani bidang birikrasi dan administrasi sedang belanda menangani bidang keamanan eksploitasi. Pada tahun 1953 belanda mulai memperkuat pertahanan yang ditandai dibubarkan Uni Indonesia belanda  1954 serta membatalkan keputusan KMB. Sejak thun 1954 forum PBB mulai membicarakan masalah perselisian Irian barat. Belanda mengusulkan untuk membentuk negara papua merdeka melalu self determination.
Keadaan semakin tak menentu. Presiden sukarno menjawab tidakan belanda dengan TRIKORA yang berisi.
1.      Kibarkan sang merah-putih di Irian Barat
2.      Menggagalkan negara papua
3.      Mobilitas umum
Pada 21 sep 1962 permasalahan diajukan ke majlis umum, yang telah mendapat dukungan suara 88 pro dan 15 abstein sekjen pbb melakukan tugas di irian barat. UNTEA dibentuk pada 1 oktober 1962 dan melaksanakan tugasanya hingga 30 April 1963. Pada 1 mei 1963 Irian Barat kembali kepangkuan RI.

c.       PBB dan masalah di timor timur (± 1975-1976)
Dalam masa penjajahan timor timur, lebih dikenal dengan nama timor portugis atau tomor deli. Pada 30 nopember 1975 memulai pernyataan rakyatnya di balibo berintegrasi dengan Indonesia. Pemerintah timor timur tersebut direalisasikan melalui UU no. 7 tahun 1976, dan merupakan propinsi ke 27 di Indonesia.
Portugis membawa masalah timor-timur ke PBB yangdibahas majlis umum pada tahun 1975 dengan mengeluarkan resolusi no 348 yang berisi :
1.      Menyesalkan campur angan Indonesia di Timor-Timur
2.      Menyerukan agar indonesia menarik pasukanya dari sana dan menghenttikan pelanggaran selanjutnya.
3.      Menyerukan dewan keamanan untuk bersidang dalam rangka mengambil langkah-langkah seperlunya untuk memelihara perdamaian di timor-timur.
Dewan keamanan jua mengeluarjan resolusi yaitu :
  1. Menyesali campur tangan angkatan bersenjata  indonesia di Timor-timur
  2. Menyesali sikap pemerintah Portugal yang tidak melaksanankan tanggung jawab administrasinya di Timor-timur.
  3. Menyerukan agar indonesia menarik pasukanya dari Timor-timur
  4. Menyerukan kepada sekjen PBB agar mengirimkan utusan untuk menyelidiki dan mengawasi Indonesia dalam melaksanakan resolusi ini.

C.    Kontribsi Indonesia dalam PBB
1.      Peran Indonesia dalam misi Menjaga Perdamaian Dunia
Indonesia yang ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia tentu sebagai wujud implementasi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni turut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak. Kredibilitas, profesionalisme serta peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB [1][1] .Indonesia selalu diberi kepercayaan penuh oleh PBB untuk mengirim personil militer,polisi dan sipil dalam menjalankan misi United Nations Peacekeeping Operation/MPP PBB,bahkan terhitung ±116,813 personil dari Indonesia.
Keterlibatan Indonesia dalam misi MPP PBB secara konteks internasional merupakan sebuah wujud kontribusi setiap negara untuk menjaga pertahanan perdamaian dunia,selain itu  setiap negara dalam konteks nasional juga merupakan upaya negara untuk meningkat profesionalisme baik individu maupun organisasi.Dalam konteks strategis dan ekonomi,keterlibatan Indonesia dalam misi MPP PBB juga meningkatkan industri nasional dibidang pertahanan.
Keikutsertaan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957, dengan pengiriman satu batalyon infanteri untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda I /United Nation Emergency Force (KONGA-1/UNEF). Sejak saat itu, kontingen Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian PBB dinamakan Kontingen Garuda / KONGA. Beberapa penugasan ke luar negeri yang pernah dilaksanakan antara lain ke negara seperti:
 Kongo pada tahun 1961 dan 1963, Vietnam pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975, Irak tahun 1989, Namibia tahun 1989, Kuwait tahun 1992, Kamboja tahun 1993, Somalia tahun 1993, Bosnia tahun 1993 dan tahun 1996, Macedonia tahun 1997, Slovania 1997, Kroasia 1995, Reblaka tahun 1997, Mozambik tahun 1994, Filipina tahun 1999, Tajikistan tahun 1998, Sieralion tahun 1999, Kongo tahun 2002 sampai dengan sekarang, Liberia tahun 2004 sampai dengan sekarang, Sudan tahun 2006 sampai dengan sekarang, Lebanon 2006 sampai dengan sekarang, Nepal tahun 2007 dan Unamed 2008.[2]
2.      Peran Indonesia di Dewan HAM PBB
Indonesia telah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak periode 2006-2007 dan periode 2007-2010 dan dilanjutkan pada periode 2011-2014.Indonesia terpilih pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 20 Mei 2011.
Indonesia merupakan founding member dari Dewan HAM PBB sejak dilakukan perubahan dari Komisi HAM PBB menjadi Dewan HAM PBB.Indonesia terus menujukkan eksistensinya sebagai negara yang melindungi dan mengakui ada Hak Asasi Manusia,dan hal tersebut telah mendap penghargaan dan respon positif dari PBB dan negara-negara lain.
Dewan HAM PBB yang dulunya merupakan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (The Commission on Human Rights/CHR),dibentuk oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan bersidang setiap tahun (pada sidang enam mingguan yang diselenggarakan setiap musim semi di Jenewa) sejak itu.[3] Dengan perubahan menjadi Dewan HAM tentu membawa perubahan pada sistem yang ada,sehingga pemantauan kepada hak asasi manusia semakin efektif.
Dewan HAM baru saja mengadakan sidng sesi ke 17 yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 30 Mei-17 Juni 2011.Dalam sidang tersebut membahas serta mensahkan 27 rancangan resolusi (ranres) serta 2 keputusan.Ranres yang dibahasan dandisahkan merupakan ranres mengenai hak sipil dan politik dimana ranres tersebut diajukan oleh negara Barat sedangkan hak ekososbud merupakan ranres yang diajukan oleh negara-negara yang sedang berkembang.
Yang menjadi topik perhatian lain dalam sidang adalah pembentukan Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporation and Other Business Enterprises yang terdiri atas 5 orang pakar independen dengan memperhatikan keterwakilan wilayah untuk periode 3 tahun. WG tersebut akan dikukuhkan pada Sidang DHAM ke-18. DHAM juga menyepakati untuk memperpanjang mandat Working Group in Trafficking in Person, Especially Women and Children; Working Group on Independence of Judges and Lawyers; Working Group


[1]. http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id diakses pada Jumat,26 September 2014 pukul 12:44 WIB
[2]. Yeni Handayani, Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Dunia International, Jurnal Rechts Vinding Online. hlm.2.
[3]. C. de Rover, To Serve & To Protect,Acuan Universal Penegakan HAM, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2000) hlm.68.

1 komentar so far


EmoticonEmoticon