Wednesday, January 27, 2016

Kelemahan dan Kekurangan Pada Masa Pemerintahan Parlementer


Masa Kabinet masa Parlementer pertama adalah masa Kabinet Natsir yang mulai bekerja pada 6 September 1950 sampai pada akhirnya Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 21 Maret 1951. Kelebihan yang ada dalam program kabinet Natsir disaat sedang menjabat sebagai Kabinet Indonesia Pertama pada masa Parlementer adalah dari komposisinya dapat melihat bahwa para menteri pada umumnya terdiri dari orang-orang yang masuk grup administraror. Namun pada kelebihan ini kabinet Natsir juga memiliki kekurangan, yaitu walaupun para menterinya terdiri dari grup administrator tetap saja banyak kritik yang dilemparkan kepadanya bukan saja oleh PNI, tetapi juga oleh sebagian tokoh Masyumi yang menjadi pengikut Sukiman, saingan Natsir. Walaupun dengan dukungan parlemen yang banyak Natsir tidak segera bisa menjalankan programnya dengan baik. Pada waktu itu parlemen (sementara) yang diketuai oleh Sartono (PNI) merupakan lawannya, bukan patner kerjanya. Selain itu, Kabinet Natsir juga sering mengeluarkan UU Darurat. Kabinet memang melihat urgensi uu darurat itu dikeluarkan karena jelas kalau melalui prosedur biasa, akan makan waktu.

Banyak anggota parlemen menuduh bahwa pemerintah pada dasarnya terlalu meremehkan parlemen yang dianggap tidak bisa menunaikan tugas-tugasnya dan pemerintah dituduhnya melanjutkan politik pemerintah kolonial sebagai “we know best”. Terhadap sikap Belanda Kabinet Natsir menjalankan politik perjuangan lunak dengan cara mengharapkan bantuan Internasional terutama Amerika Serikat. Sedapat-dapat Kabinet Natsir berkeinginan agar Irian Jaya dapat dipersatukan, ibarat “bisa menangkap ikan tanpa mengeuhkan airnya” Sikap Kabinet Natsir mencermikan golongan administrator yang berkebalikan dengan sikap golongan penganjur persatuan yang dipelopori oleh Presiden Soekarno.

Perbedaan politik kabinet dan Presiden menyebabkan makin dekatnya Presiden kepada golongan oposisi (PNI). Sebenarnya menurut sistem poitik yang berlaku pada waktu itu Presiden harus bernada sama dengan nada pemerintah, tetapi jiwa revolusioner serta prestisenya menghendaki pemerintah (kabinet) yang tunduk kepadanya.

Ada dua kelebihan lain yang ada pada masa Kabinet Natsir, yang pertama adalah kehidupan ekonomi dijaman Kabinet Natsir cukup lumayan antara lain karena perang Korea yang berakibat hasil produksi Indonesia terutama karet mendapat pasaran baik. Kemudian yang kedua adalah, hubungan Kabinet dan pimpinan militer baik, karena Simatupang (KSAP) dan Nasution (KSAD) termasuk juga golongan administrator, Namun sebelum semua berkembang secara lebih baik kabinet-kabinet terbaru jatuh.

Setelah Kabinet Natsir jatuh, Kabinet Sukiman menggantikan kedudukannya dalam masa pemerintahan masa Demokrasi Liberal. Masa pemeritahan Kabinet Sukiman yang bermula pada tanggal 26 Maret 1951 sampai dengan 18 April 1951. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman, masa ini mengalami sedikit kesulitan dapalah dibentuk kabinet baru yang merupakan koalisi Masyumi-PNI dan sejumlah partai kecil lainnyadan pada masa Kabinet Sukiman ini banyak sekali kekurangan yang tercatat pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman ini. Jika dibandingkan dengan Kabinet Natsir namun pada Kabinet Sukiman kurang bersifat administrator. Kabinet Natsir, hanya mengalami perubahan skala prioritas, atau lebih memperoleh penegasan, misalnya yang mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban dan pelaksanaan persetujuan KMB yang lebih merupakan bank sirkulasi dinasionalisasi dan diubah namanya menjadi Bank Indinesia. Sukiman adalah saingan Natsir dalam Masyumi, tetapi dekat dengan Presiden.

Hubungan dengan pihak militer kurang baik akibat sikap manis Menteri Kehakiman Yamin terhadap para tahanan politik yang terkena tindakan penangkapan dijaman pemerintahan Hatta dan Natsir karena tuduhan terlibat dalam kerusuhan. Ternyata tindakan Yamin mendapat celaan keras dari berbagai pihak sehingga ia mengundurkan diri dan hampir semua tahanan yang telah dibebaskannya ditahanan kembali. Memang nampak Kabinet Sukiman yang menurut programnya berpegang pada prinsip politik bebas dan aktif, dalam prakteknya terlalu jelas cenderung ke Amerika Serikat. Ini mulai dengan penandatanganan yang naskahnya diancang Amerika. Hubungan yang lebih mesra antara pemerintahan RI dan Amerika Serikat lebih kelihatan lagi dengan ditandatanganinya Mutual Security Act (UU Kerja Sama Keamanan) pada tanggal 15 Januari 1952 antara Menteri Subarjo dan Cocharan, dubes Amerika Serikat di Jakarta.

Faktor lain yang menyebabkan Kabinet Sukiman kurang berhasil ialah hubungannya dengan militer yang kurang baik. Pengankatan Sewaka menjadi Menteri Pertahanan tidak disenangi, karena kewibawaanya dinilai kurang. Dsamping itu dikalangan masyarakat mulai terdengar adanya kritis moral yang ditandai oleh korupsi dan kegemaran akan barang-barang mewah, sementara harga beras menunjukkan tanda-tanda naik. Perjuangan pembebasan Irian Barat belum membawa hasil. Beberapa hasil dari Kabinet Sukiman yang perlu dikemukakan. Kabinet menaruh perhatian atas usaha memajukan perusahaan kecil. Yang lebih mengagumkan lagi adalah perluasan pendidikan yang cepat ke seluruh pelosok tanah air dan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat.

Kabinet Wilopo, pada masa Demokrasi Parlementer mendapat tanggapan umum yang sangat baik. Partai lain yang menarik perhatian dalam kegiatannya sejak kabinet Wiolopo ialah PKI. Setelah pembersihan pada bulan Agustus oleh Kabinet Sukiman. Peristiwa yang cukup menggoncangkan pada masa Kabinet Wilopo adalah yang menyangkut persoalan angkatan Darat yang terkenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini mempunyai sangkut paut dengan perkembangan ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara dan campur tangan parlemen atas persoalan-persoalan militer. Perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan pemasaran hasil ekspor Indonesia sehingga penerimaan devisa menurun sekali dibandingkan dengan masa Kabinet Natsir. Dengan maksud untuk melakukan penghematan tetapi juga pembentukan tentara yang mmenuhi persyaratan internasional anggota militer yang semata-mata memasuki dinas ketentaraan karena panggilan revolusi perlu dikembalikan ke masyarakat. Menyadari akan tangungg jawabnya, KSAD Nasution bersama pimpinan AD baik dipusat maupun didaerah-daerah pada tanggal 17 Oktober 1952 menghadap Presiden Sukarno, dan mengusulkan agar parlemen (semntara) dibubarkan karena terlalu berbau kolonial. Meski peristiwa 17 Oktober 1952 tidak menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh tetapi prestisenya menurun tidak terutama karena kehebatan partai-partai yang anti peristiwa 17 Oktober seperti PNI (yang pro penganjur persatuan), PSII, Murba, dan PKI tetapi karena campur tangan Presiden Sukarno yang kewibawaanya melebihi kabinet.

Pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo ada hal lain juga yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo, hal itu adalah tentang persoalan Tanjung Morawa adalah suatu kecamatan di Sumatra Timur dimana terdapat perkebunan modal asing, terutama tembakau. Dalam usaha itu maka terjadilah pentraktoran tanah pada tanggal 6 Maret 1953. Petani tembakau memprotes, tetapi disambut polisi dengan tembakan-tembakan yang menyebabkan beberapa orang tewas.

Namun, dalam masa Kabinet Wilopo ini perlu dicatat bebrapa hal yang pernah dicapa atau kelebihan pada masa Kabinet Wilopo tersebut. Hal itu adalah perkembangan tambang minyak yang menguntungkan sehingga mengimbangi kemerosotan ekspor hasil bumi. Meluasnya korupsi dan kemewahan dibatasi. Tetapi dengan terjadinya kericuhan di kalangan militer usaha memulihkan keamanan terutama di Jawa Barat dan Sulawesi tidak berhasil. Namun kekurangan atau kelemahan pada masa Kabinet Wilopo ini adalah membuat jurang pemisah antara Masyumi dan PNI makin melebar. Kekalahan Wilopo berarti kemenangan golongan penganjur persatuan yang begitu tidak rukun dengan tokoh-tokoh Masyumi terutama grup Natsir. Inilah yang membuat pembentukan kabinet baru sangat sulit. Setelah masa Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden, akhirnya 2 bulan mengalami kekosongan dan setelah itu barulah RI mempunyai kabinet baru. Setelah masa Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Satroamijoyo Formatur kabinet baru pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo adalah pertama Rum (Masyumi) dan Mangunsarkoro (PNI), kedua Mukarto (PNI), ketiga Burhanuddin Harahap (Masyumi) mengalami kegagalan. Namun pada tanggal 31 Juli 1953 ia berhasil membentuk kabinet tanpa Masyumi. Meski demikian kabinet baru, kabinet Ali I sesuai dengan nama PM Ali Sastroamijiyo (PNI), mendapat dukungan cukup dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet termasuk partai baru NU.

Meski pemulihan keamanan menjadi program nomer satu, tetapi justru segera setelah Kabinet Ali I berkuasa Aceh mengalami kekacauan akibat oposisi keras dari PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dibawah Daud Beureueh, sebagai puncak kekecewaan mereka terhadap pusat. Tuntutan agar Aceh menjadi Propinsi dan diperhatikannya secara sungguh-sungguh pengembangan daerah dirasa kurang mendapat tanggapan secara sungguh-sungguh pengembangan daerah dirasa kurang mendapat tanggapan dari pusat. Usaha untuk meningkatkan kemakmuran boleh dikata gagal. Inflasi melaju, korupsi meluas. Skandal pembagian lisensi istimewa (untuk mengimpor barang) sudah menjadi rahasia umum. Pengisian jabatan tidak tentukan oleh kecakapan dan kejujuran tetapi oleh kesetiaan partai. Ini semua menyebabkan perekonomian kacau. Berbagai penyelewengan itu terjadi terutama karena melakukan kampanye banyak biaya diperlukan. Memungut iuran dari anggota tidak mungkin, karena itu kedudukan harus dimanfaatkan.

Untuk menyelenggarakan pemilu, Kabinet Ali pada 4 November 1953 membentuk Panitia Pemilihan Indonesia dibawah pimpinan S. Hadikusumo (PNI) tanpa mengikutsertakan Masyumi. Tanggal pemilu sudah ditetapkan yaitu 29 September 1955untuk anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk anggota Konstituante. Namun sebelum pemilu sempat di laksanakan Kabinet Ali telah jatuh. Lebih berhasil daripada itu semua ialah politik luar negeri RI, terutama dengan diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika pada tanggal 18-25 April 1955 di Bandung. Konferensi ini disponsori oleh Lima Negara Colombo oleh karena kelima negara India, Pakistan, Sailan, Burma, dan Indonesia menyetujui gagasan penyelenggaraan itu dalam konferensi 5 PM di Colombo pada bulan Maret-April 1954. Waktu penyelenggaraan konferensi memang tepat karena dunia diliputi oleh ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, berbagai bangsa sedang memperjuangkan atau menyempurnakan kemerdekaannya, atau berjuang untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Semua orang mengakui kalau konferensi Asia-Afrika merupakan suatu keberhasilan (sukses) Kabinet Ali. Pengaruhnya atas perjuangan kemerdekaan bangsa jajahan besar, begitu juga atas bangsa-bangsa penjajah. Sementara konferensi Asia-Afrika berlangsung RI dan RRC menandatangani persetujuan tentang Dwi-kewarganegaraan. Kegagalan kabinet Ali dalam politik luar negeri ialah dalam menghadapi Belanda. Yang dihasilkan kabinet Ali hanyalah protokol Pembubaran Uni (Protokol Sunaryo-Luns) 10 Agustus 1954 yang membubarkanUni Indonesia-Belanda, melunakkan ketentuan-ketentuan persetujuan KMB tebtang ekonomi-keuangan dan membatalkan ketentuan-ketentuan kerja sama kebudayaan dan militer. Dipandang dari segi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan protokol Sunaryo-Luns kurang berarti. Sehingga parlemen tidak mengesahkan perjanjian ini. Dominasi ekonomi-keuangan Belanda akibat perseujuan KMB tetap. Usaha minta bantuan PBB juga tidak memberi hasil. Namun dalam Konferensi Asia-Afrika perjuangan RI membebaskan Irian Jaya mendapat dukungan kuat terutama dari sponsor-sponsornya.

Kegagalan lain yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Ali ialah persoalan AD. Setelah peristiwa 17 Oktober meletus, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD. Kemudian ia digantikan oleh Bambang Sugeng. Hubungan dengan kabinet ternyata tidak baik karena kebijaksanaan Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri yang dianggap mencampuri urusan intern AD dengan unsur-unsur politik yang nampak dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting AD. Perwira-perwira AD yang anti dan pro 17 Agustus berhasil memulihakan persatuan mereka dengan menandatangani Piagam Yogya, 25 Februari 1955. Bambang Sugeng yang merasa tugasnya terlalu sukar dan merasa tidak bisa mengatasinya minta berhenti. Kemudian setelah itu pemerintah mengangkat Bambang Utoyo sebagai KSAD baru. Tetapi AD di bawah Pejabat KSAD Zulkifli Lubis menolak. Ketika Bambang Utoyo dilantik pada tanggal 27 Juni 1955, AD memboikot dan Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak pernah berkantor di MBAD. Zainal Baharuddin mengambil prakarsa mengajukan mosi tidak percaya kepada Menteri Pertahanan.

Berbagai yang mempunyai wakil dalam kabinet menilai peristtiwa 27 Juni 1995 sebagai taufan. Disamping itu nama baik kabinet telah jatuh karena inflasi, kemewahan yang menyolok dikalangan pemimpin dihadapkan rakyat yang melarat, dan korupsi yang meluas. Mereka ini menyadari ketidakmungkinan kabinet untuk mengatasinya. Mereka lalu menarik Menteri menterinya dari kabinet. Akibatnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden, karena pada waktu itu Presiden sedang melakukan Ibadah Haji.

Setelah Kabinet Ali menyerahkan mandatnya kepada wakil presiden, kemudian wakil Presiden menunjuk tiga formatur untuk mengagantikan kabinet Ali, formaturnya adalah : Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (Non-Partai) namun usaha mereka tidak berhaasil. Lalu Wakil Presiden menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kabinet yang dibentuknya tanpa wakil dari PNI . hal ini dilakukan karena pada waktu itu Presiden menitik beratkan kepada pemulihan kewibawaan dan kepercayaan rakyat dan tentara terhadap pemerintah dan melaksanakan pemilu sebagai yang sudah direncanakan. Tugas lain yang dihadapi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah Pemilihan Umum, Kabinet mengubah sususan PPI dengan memasukkan wakil Masyumi ke dalamnya. Pemilu sendiri sungguh berjalan secara demokratis, bebas dari segala bentuk ancaman, dan rahasia. Untuk rakyat yang belum maju pelaksanaan pemilu itu sungguh mengesankan. Persoalan lain yang dapat diatasi oleh Kabinet Burhanuddin Harahap adalah pengisian jabatan KSAD yang menjadi lowong karena Bambang Utoyo menarik diri.

Sebenarnya hubungan KSAD Nasution dengan Presiden Soekarno ternyata baik sekali. Keduanya ternyata kurang menyenagi partai politik sebaliknya kabinet sangat menyesalkan pengangkatan Nasution karena ia dalam banyak hal kurang bisa mengikuti keinginan pemerintah yang dikendalikan oleh orang-orang partai. Kesukaran lain yang dihadapi oleh kabinet dalam menghadapi persoalan Angkatan Udara. Kabinet bermaksud mengangkat Komandor H. Suyono menjadi Wakil Kepala Staf, mewakili KSAU Suryadarma. Tetapi Suryadarma tidak menyetujui akan hal itu. Ia bersama pendukungnya memboikot pelantikan Suyono yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 1955 sehingga pengangkatan tersebut batal. Karena Suryadarma mendapat perlindungan Persiden, maka ia tidak mengalami penuntutan. Ia merupakan pukulan bagi kabinet dan wakil presiden yang menanda tangani pengangkatan Suyono.

Dalam perjuangan menghadapi Belanda Kabiner Burhanuddin Harahap tidak berhasil pula. Perundingan Menlu-Menlu Anak Agung dan Luns di Den Haag dan Janewa antara Desember 1955 dan Februari 1956 tidak berhasil membujuk Belanda untuk pada tanggal 13 Februari 1956 membubarkan Uni Indonesia-Belanda secara unilateral (sepihak), dan akan mengadkan tindakan lebih lanjut berhubungan dengan persetujuan KMB. Parlemen, tanpa PNI dan PSII, menerima undang-undang Pembatalan Uni. Tetapi Kabinet terpukul oleh ketidaktersediaan Presiden menandatangani undang-undang itu dengan alasan bahwa pembatalan persetujuan KMB hendaklah menyeluruh dan menanti kabiet yang didukung oleh parlemen hasil pemilu. Meski demikian Kabinet Burhanuddin Harahap memberi hasikpada politik lua negeri. Pada tanggal 2 Maret 1956 sehari sebelum kabinet mengembalikkan mandat kepada Presiden, ditandatanganilah bantuan kredit pangan dari AS oleh Menlu Anak Agung dan dubes AS. Bantuan itu bernilai $96.700.000 dan akan diserahkan dalam 2 tahun. Sepuluh hari kemudian Menlu Dulles datang untuk menyampaikan undangan dari Presiden Eisenhower agar Presiden Soekarno datang ke Amerika Seikat untuk membicarakan tentang bantuan yang akan diberikan Amerika Serikat kepada Inonesia masa iitu. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan parlemen sementara. Setelah masa Kabinet Burhanuddin Harahap itu mulailah kabinet baru yang pertama dan terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan dalam parlemen hasil pemilu.

Setelah masa Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian setelah beberapa hari sesudah itu Presiden Soekarno menunjuk Ali SastroAmijoto lagi untuk menjadi formatur. Tidak begitu mudah tetapi toh akhirnya ia berhasil membentuk kabinet baru dengan dukungan Masyumi dan NU. Kabinet masa ini disebut masa Kabinet Ali II, karena pada masa sebelumnya Ali Sastroamijoyo pernah juga menjabat sebagai Kabinet pada masa Parlementer, yakni setelah masa Kabinet Wilopo untuk menggantikan kedudukannya Kabinet Wilopo. Kabinet yang mendapat dukungan luas ini memberi harapan untuk bisa menjalankan programnya yang sudah terperinci.

Dalam program kerja Kabinet Ali II program kerjanya salah satunya adalah pembatalan KMB secara sepihak, sudah dirintis oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu berupa pembatalan Uni Indonesia-Belanda. Kemudian kabinet Ali II membatalkan secara keseluruhan perjanjian KMB sejak 3 Mei 1956. Karena dengan pembatalan begitu maka berbagai utang RI sebagai akibat KMB dibatalkan juga. Persoalan berikut yang ditangani oleh Kabinet Ali II ialah pemilihan DPRD. Sementara pemilihan belum dilaksanakan maka sesuai dengan susunan perwakilan di daerah-daerah disesuaikan dengan suara yang diperoleh setiap partai dalam pemilihan 29 September 1955. Adapun undang-undang yang mengatur pemilihan DPRD ialah UU No. 1 th 1957. Dalam pemilihan DPRD ini ternyata PKI begitu maju meninggalkan PKI.

Dalam usaha pembangunan Kabinet Ali II mempunyai Kementrian Negara Urusan Perencanaan dengan mentrinya Juanda. Ini merupakan pengembangan dari Biro Perancang Negara yang sudah ada sebelumnya. Tetapi Kementrian Perencanaan in belum menghasilkan rencana pembangunan yang tersusun. Semantara itu pemilu dan pengangkatan Kabinet baru menimbulkan kekecewaan pula, oleh karena ternyata pemilu dan pembentukan Kabinet baru tidak menguntungakan mereka yang aktif dalam partai maupun yang bukan anggota suatu partai. Di lain pihak tanda-tanda perbaikan ekonomi, terutama didaerah-daerah, kurang nampak. Ini menimbulkan protes kepada pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.

Pada 1956 protes yang tidak langsung itu langsung dicarikan sebagai sasaran orang Cina. Penggerak protes ini ialah Asaat, bekas Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir dan Pejabat Presiden RI ketika Soekarno menjabat Presiden RIS, dengan bantuam pengusaha-pengusaha Nasional (pribumi). Grup anti Cina menganggap orang-orang Cia bertanggung jawab atas segala kegagalan pembangunan ekonomi. Atas protes itu pemerintah menegaskan tekadnya untuk membantu usaha-usaha pribumi. Protes yang lain langsung ditujukan kepada Pemerintah oleh berbagai daerah di luar Jawa. Mereka menganggap sejak sekian lama pusat mengabaikan daerah. Dengan dalih demi pembangunan daerah, penyelundupan yag dilindungi –leh penguasa-penguasa daerah meluas, terutama Sulawesi Utara lewat Bitung dan Sumatra Utara lewat teluk Nibung.

Terhadap peristiwa-peristiwa itu pemerintah mengambil sikap lunak penyelundup tak ditindak, tetapi selanjutnya jangan. Ini menandakan kelemahan pusat. Sebaliknya penguasa-penguasa (militer) daerah, Warouw, Worang, dan Somba di Sulawesi, serta Simbolon di Sumatra Utara bertambah kuat. Mereka ini nanti akan melanjutkan tantangannya terhadap pusat berupa Permberontakan PRRI-PERMESTA. Bukan hanya protes terhadap pemerintah saja yang terjadi. Terhadap pimpinan AD yang baru terjadi protes pula. Pemrakarsanya adalah Lubis dan kawan-kawan pendukungnya: Kawilarang, Warouw, dan Simbolon. Proses ini terjadi karena mereka tidak setuju dengan kebijaksanaan KSAD (Nasution) dalam program pemutasian pejabat-pejabat penting dalam lingkungan AD baik pusat maupun daerah-daearah. Ini merupakan keputusan dari Konperensi Yogya dan merupakan program yang diusulkan Nasution sebelum ia diangkat kembali menjadi KSAD. Tetapi mereka yang terkena mutasi enggan meninggalkan kedudukannya, lebih-lebih Warouw da Simbolon yang posisinya didaerah kuat. Dengan begitu pada permulaan jabatannya yang kedua, terdapat ketegangan hubungan antar group Nasution dan group Lubis. Ketegangan bertambah lagi ketika KSAD mengambil alih urusan penahanan Menlu Ruslan Abdulgani (PNI) oleh Kawilarang atas tuduhan terlibat dalam skandal korupsi. Pada hari itu, tanggal 13 Agustus 1956, Menlu Ruslan baru bersiap-siap menuju London untuk menghadiri Konperenzi Suez (Krisis Suez, 1956). Karena campur tangan Nasution group Lubis mengajukan protes dam menuduh Nasution sebagai pelindung koruptor. Tuduhan serupa juga diajukan oleh PSI yang kebetulan menjadi oposisi.

Bagaimanapun juga Nasution berhasil menyelenggarakan program mutasinya. Bahkan suatu percobaan coup d’etat militer yang digerakkan Lubis pada tanggal 11 Agustus 1956 dapat dibatalkan. Group Lubis sudah diperlemah, tetapi belum sepenuhnya kalah. Mereka masih akan mencoba adu kekuatan sekali lagi dalam gerakan PRRI_PERMESTA seperti yang sudah disinggung tadi. Disamping itu hubungan Nasution dan Soekarno-Ali baik. Nasution mendapat jaminan bahwa otonomi militer tak akan diganggu.

Melihat perkembangan itu semua ternyata Kabinet Ali II menemui banyak ha yang sangat mengurangi kewibawaannya terutama yang bersumber pada korupsi dan berbagai penyelewangan. Berbagai pihak mulai menyangsikan kemampuan kabinet umtuk menjalankan untuk menjalankan tugasnya dengan berhasil. Diantara pihak-pihak itu yang terkemuka ialah Presiden dan Angkatan Perang (terutama AD). Mulailah dikemukakan oleh Presiden gagasan baru tentang sistem politik di Indonesia: demokrasi terpimpin. Ketidaksanggupan kabinet dalam menjalankan kebijaksanaan politik di daerah-daerah terbukti dengan timbulnya perebutan kekuasaan di daerah-daerah oleh pihak militer, terutama di Sumatra dan Sulawesi. Menurut pandangan mereka pusat tidak cakap memperhatikan kepentingan daerah, tidak adil dalam menyelesaikan sesuatu urusan, bahkan juga untuk urusan yang mendesak. Untuk mengatasi keadaan mereka menuntut dibentuknya Kabinet Soekarno-Hatta.

Tuntutan mereka ternyata mendapat dukungan luas didaerah-daerah menyadari kelemahan pusat sebagai terlihat dalam penyelesaian penyelundupan, pemimpin-pemimpin militer daerah mendapat angin untuk berani menentang pusat. Daerah pertama yang berani menentang pusat ialah Sumatra Barat yang dipelopori oleh Letkol Akhmad Husen, Komandan Resimen setempat. Untuk mencapai tujunnya, yaitu pembangunan daerah disegala lapangan, Akhmad Husein menghidupkan kembali Dewan Benteng (nama divisi dijaman revolusi) pada tanggal 24 November 1956. Pada tanggal 20 Desember 1956 Akhmad Husein mengambil oper pemerintahan sipil dari tangan Gubernur Sumatra Tengah Ruslan Mulyohaarjo (Masyumi). Pusat tidak bisa melakukan sesuatu tindakan yanh pasti. Simbolon menyatakan hubungan bahwa hubungan bahwa hubungan Medan-Jakarta diputuskan sampai dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan pribadi-pribadi yang jujur dan mempunyai jiwa pengambian yang tinggi. Simbolon tidak secara langsung mengambil oper kekuasaan pemerintah sipil. Menyadari kelemahan dan keadaanya yang tidak sebaik Husein, ia puas dengan menyatakan Sumatra Utara dalam keadaan SOB sehingga kekuasaan sipil dibawah militer.

Karena pusat pun mengetahui kelemahan Simbolon, pusat berani bertindak tegas. Simbolon dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Letkol Jamin. Barlian, memaksa Gubernur Sumatra Selatam, Winarno (PNI), mengikuti petunjukknya, meski kekuasaan sipil semuanya tetap ditangan Gubernur. Lalu pada tanggal 8 Januari 1957 didirikanlah Dewan Garuda yang akan melaksanakan kehendak rakyat. Perkembangan di Sumatra menimbulkan kegoncangan dalamKabinet Ali. Dahlan Ibrahim, Menteri Urusan Veteran (IPKI, Minangkabau) mengundurkan diri. Masyumi menghendaki kabinet darurat dibawah pimpinan Hatta. Tetapi PNI, NU, dan partai-partai kecil pendukung kabinet menentang karena dikhawatirkan keadaan akan bertambah berlarut-larut karena setiap vacum dikhawatirkan akan memberi jalan ke pihal militer untuk memegang kekuasaan dan Presiden mendapat alasan untuk mengubur partai-partai seperti pernah dikemukakan. Karena pertentangan itu pada tanggal 9 Januari 1957 Masyumi menarik Menteri-menterinya dari kabinet. Pusat tidak dapat menindak daerah-daerah itu dengan tegas. Begitu juga KSAD Nasution lebih suka bertindak lunak dan hati-hati. Sementara itu Presiden Soekarno pun makin sering mengemukakan gagasan yang menandakan ketidakpuasannya terhadap kabinet, bahkan mengenai sistem pemerintahan (politik) yang dianut RI waktu itu secara keseluruhan. Pada akhir 1956 pernah mengemukakan gagasannya untuk mengubur partai-partai secara menyatakan bahwa ia telah mempunyai konsepsi politik untuk mengatasi keadaan yang tiada karuan waktu itu. Melihat perkembangan yang berlarut-larut pada akhir 1956 dan awal 1957 Presiden kemudian menuangkan gagasannya pada tanggal 21 Februari 1957 dalam apa yang menjadi terkenal sebagai “Konsepsi Presiden” .

Isi dari Konsepsi Presiden adalah :
  1. Pembentukan Kabinet Gotong Royong
    Kabinet ini dukung semua partai yang mempuyai perwakilan dalam DPR dengan memasukkan keempat partai esar kedalamnya. Oleh karena itu kabinet ini dipernalkan juga sebagai kabinet berkaki empat.
     
  2. Membentuk Dewan Nasional
    Badan ini beranggota wakil-wakil golongan fungsional (golongan yang adanya menentukan masyarakat). Jadi ada imbangan antara kabinet yang merupakan/mencerminkan perwakilan partai-partai dan Dewan Nasional yang merupakan pencerminan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Tugas badan ini ialah sebaga badan penasihat pemerintah, baik diminta maupun tidak.

Dengan demikian rakyat baik yang berpartai maupun yang tidak dapat memperoleh saaluran untuk mempengaruhi jalannya kemudi negara. Terhadap konsepsi itu terdapat baik tanggapan yang pro maupun kontra. Adapun yang tegas-tegas menerima ialah PKI dan PNI serta beberapa partai kecil non-agama, sedang partai yang tegas-tegas menolak ialah Masyumi dan Katolik, sedang yang menolak secara samar-samar ialah NU, PSII, Parkindo, IPKI, dan PSI. Jika ditimbang golongan yang kontra lebih berat. Ternyata konsepsi Presiden tersebut justru menambah ketegangan, karena muncul bentuk pertentangan baru antara golongan yang pro dan kontra terhadapnya. Golongan terakhir merasa adanya ancaman dari golongan yang pro.

Dalam masa Kabinet Ali II ini kita menyaksikan putusnya kerja sama Soekarno-Hatta sebgai Dwitunggal. Tanda-tanda mulai putusnya kerja sama sudah mulai sejak Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang menjadikan Presiden dan Wakil Presiden semata-mata sebagai simbol saja. Dalam banyak hal memang terlibat adanya pandangan yang berbeda antara kedua tokoh itu yang masing-masing mencerminkan jiwa golongan penganjur persatuan dan golongan administrator. Putusnya Dwitunggal secara resmi pada tanggal 1 Desember 1956 dengan pengunduran diri Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan Bung Hatta berkomentar “ Dwitunggal sudah tanggal” atau “Dwitunggal sudah menjadi Dwitanggal”.

Dalam jatuhnya Kabinet Ali II parlemen hasil pemilu 1955 tidak lagi berfungsi sebagai mana mestinya, karena kabinet yang kemudian dibentuk bersifat extra-parlemen. Jadi Kabinet Ali II adalah Kabinet pertama dan terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan sosial-politik dalam parlemen hasil pemilu 1955. Selanjutnya tugas pemerintahan akan dijalankan oleh Kabinet Raya.

Setelah Kabinet Ali II menebalikan mandat, Presiden kemudian menunjuk Suwiryo, ketua umum PNI, menjadi formatur. Meski Suwiryo diberi waktu yang longgar, bahkan diberi mandat untuk membentuk kabinet karya, tetapi usahanya gagal. Diluar dugaan banyak orang Presiden tidak memberi giliran kepada tokoh Masyumi untuk membentuk kabinet, malahan Presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai “Warganegara Soekarno” dengan tugas membentuk kabinet darurat extra-parlementer. Pada tanggal 9 April 1957 dilantik kabinet bentukkannya. Kabinet ini diberi nama Kabinet Karya (KK) dan dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda. Kebanyakan anggota dari kabinet terdiri dari orang-orang ahli yang meskipun sebagian anggota partai tetapi pengangkatannya tidak terikat oleh atau melalui partai.

Kedudukan Kabinet Karya sangat penting bagi perkembangan kenegaraan di Indonesia meskipun hanya berkuasa kira-kira dua tahun saja. Banyak hal yang terjadi pada masa menentukan keduduakn negara dan masyrakat Indonesia di kemudain hari, baik yang menyangkut sistem pemerintahan dan demokrasi maupun perjuangan menghadapi Belanda. Kedudukan Kabinet Karya sendiri sebenarnya ada di persimpangan jalan. Sebagai suatu kabinet extra parlementer kedudukan memang kuat karena perlemen tidak bisa menjatuhkannya. Tetapi kedudukan itu tidak cukup aman karena peranan Presiden yang besar dan menentukan.

Dalam usahanya untuk menomalisasi keadaan Kabinet Karya menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta pada bulan September 1957 yang dihadiri oelh wakil-wakil pusat dan daerah serta Presiden Soekarno dan ex Wakil Presiden Hatta. Nampaknya ada suatu keserasian hubungan antara pusat dan daerah. Khususnya yang bergolak, telah dapat dipulihkan. Soekarno-Hatta menandatangani piagam kerjasama. Untuk mewujudkan keputusan Munas, dalam bulan 1957 diadakanlah Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) untuk menyusun rencana pembangunan yang baik dan memenuhi harapan daerah. Dalam bulan Desember 1957, mengikuti kegagalan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui PBB, kaum buruh mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda seperti pebankan, perkapalan (KPM) dan lain-lain.

Dalam usahanya untuk memperkuat kedudukan PRRI-PERMESTA mengusahakan bantuan luar negeri, terutama negara-negara SEATO dengan dalih menghindarkan RI jatuh ke tangan komunis, lebih-lebih setelah pemilihan DPRD. Semua sukses itu menyebabkan prestise ABRI khususnya Angkatan Darat naik dan menyebabkan orang lupa kericuhan yang terjadi sebelumnya. Begitu juga halnya dengan prestise Presiden. Meski ia sendiri tidak mempunyai ikatan formal dengan partai-partai, tetapi kedudukannya kini menjadi sangat kuat.partai-partai yang kurang suka kepada golongan militer mendekati Presiden untuk membentuk front bersama terlebih setelah tahun 1958.

Pada masa Kabinet Kerja ini pemerintah membentuk FNPIB (Frant Nasional Pembebasan irian Barat) hal ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya pembebasan Irian Barat. Dan kelebihan pada masa Kabinet karya adalah berhadil menambh luas wilayah laut yang mulanya 3 mill pada masa pemerintahan Kabinet Karya ini berhasil menjadi 12 dihitung dari garis pantai saat surut. Dan pada masa pemerintahan kabinet Karya pemerintah juga lebih difokuskan dalam program pedesaan, yang mana pada masa kabinet yang lalu telah melalikan tentang peranan rakyat pedesaan. Namun pada masa Kabinet ini masyarakat pedesaan mulai diperhatikan.

Kelebihan secara umum pada masa kabinet masa Parlementer adalah
  1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif
  2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijkan jelas
  3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

Kekurangan secara umum pada masa kabinet Parlementer adalah
  1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer
  2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentutukan, karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet
  3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pengaruh mereka besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen
  4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif

Dengan bergantinya kabinet yang hampir bisa dikatakan berubah setiap tahunnya, program yang dijalankan juga selalu baru dan ada yang meneruskan program dari Kabinet sebelumnya. Namun dengan berbagai program yang diusung para Perdana Menteri ada program yang berhasil diselesaikan dan ada pula program yang belum diselesaikan oleh Perdana Menteri hingga digantikan dengan Perdana Menteri lain. Namun dibalik itu semua setiap Perdana Menteri berhasil untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah diusungnya pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu.


EmoticonEmoticon