Monday, September 19, 2016

Perjanjian Renville

Perjanjian Renvile terjadi pada 17 Januari 1948, dan perjanjian ini adalah perundingan yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Indonesia atas usulan Dewan PBB serta KTN (Komisi Tiga Negara). Penamaan kata Renville di dasari pada tempat dilaksanakannya perundingan tersebut yaitu di  atas kapal Renville yang digunakan untuk mengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville.

Perundingan ini dihadiri oleh dua perwakilan dari Indonesia dan Belanda. Mr. Amir Syarifudin sebagai wakil dari Indonesia dan R. Abdulkadir Widjojoatmodjo sebagai wakil dari Belanda yang berasal dari Indonesia. Ditempatkannya seorang R. Abdulkadir Widjojoatmodjo adalah siasat dari Belanda agar dunia Internasional mengetahui bahwa permasalahan di Indonesia adalah permasalahan dalam negerinya sendiri.

Latar Belakang Perjanjian Renville
Tujuan diadakannya Perjanjian Renville adalah untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Perundingan di Kapal Renville ini dilaterbelakangi karena adanya Agresi Militer Belanda I dimana Belanda menyerang Indonesia pada 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Penyerangan Belanda kepada Indonesia menimbulkan reaksi keras oleh sejumlah negara.

Pada 1 Agustus 1947, dewan keamanan PBB memberi perintah agar kedua negara (Indonesia dan Belanda) menghentikan peperangan. Pada 4 Agustus 1947, Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan dan mengakhiri Agresi Militer I.

Penyebab Agresi Militer Belanda I disebabkan oleh adanya perselisihan tentang penafsiran perjanjian linggarjati, dimana Belanda tetap mendasarkan tafsiran pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942. Ratu Wilhelmina mengutarakan bahwa Indonesia akan dijadikan negara Commonealth Belanda, dan hal ini sangat merugikan bagi Indonesia.

Adanya penolakan tersebut, sehari sebelum Agresi Militer Belanda I, Belanda tidak terikat dalam Perjanjian Linggarjati, dan pada 21 Juli 1947 meletuslah Agresi Militer Belanda I. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dimulai pada 8 Desember 1947 bertempat di kapal Renville yang sedang berlabuh di teluk Jakarta. Hasil dari perundingan ini adalah saran - saran KTN dengan pokok pemberhentian tembak menembak pada Garis van Mook dan peletakan senjata serta pembentukan daerah kosong militer. Dan pada akhirnya pada 17 Januari 1948 Perjanjian Renville ditanda tangani. Pada 19 Januari 1948 aksi tembak menembak dihentikan.

Isi dari Perjanjian Renville
Berikut ini adalah isi dari Perjanjian Renville, diantaranya :
  1. Akan dibentuk negara RIS dan Belanda masih akan berdaulat hingga RIS terbentuk
  2. RIS dan Indonesia berdiri sejajar sebagai negara Uni Indonesia Belanda
  3. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk
  4. Indonesia akan menjadi bagian dari RIS
  5. Akan diadakan pemilu dalam pembentukan Konstituante RIS antara enam bulan hingga satu tahun
  6. Tentara Indonesia yang berada pada wilayah Indonesia harus meninggalkan tempat untuk bergabung di Republik Indonesia.
Dampak Perjanjian Renville
Akibat adanya Perjanjian Renville bagi pemerintah Indonesia, diantaranya :
  1. Adanya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) membuat Republik Indonesia semakin sempit.
  2. Timbul anggapan bahwa Kabinet Amir Syarifuddin menjual negara kepada Belanda dan menyebabkan kabinet ini berakhir
  3. Perekonomian Indonesia di blokade oleh Belanda
  4. Tentara militer Indonesia yang berada di daerah RIS harus ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia
  5. Belanda mememecah belah Indonesia dengan membuat negara boneka, diantaranya negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur serta negara Jawa Timur


EmoticonEmoticon